Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Angket Haji 2024.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat Pansus Angket Haji yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (19/8/2024) hari ini. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Saudara Nusron Wahid menjadi Ketua Pansus Angket Haji. Wakil ketua, tiga orang, Pak Marwan Dasopang, Bu Diah Pitaloka, dan Ibu Ledia Hetifah," kata Cak Imin sebagaimana dilansir Antara.
Ia lalu mendoakan agar para pimpinan Pansus Angket Haji itu dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
"Kita semua ingin mewujudkan haji yang betul-betul baru, betul-betul sehat, betul-betul membawa kemaslahatan bagi jamaah haji," ujar dia menambahkan.
Sebelumnya, terdapat sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Pansus Angket Haji, yakni anggota DPR Diah Pitaloka yang diusulkan oleh Fraksi PDIP dan Partai Amanat Nasional (PAN), anggota DPR Syarief Abdullah Alkadrie yang diusulkan Fraksi NasDem, anggota DPR Marwan Dasopang yang diusulkan Fraksi PKB dan PKS, anggota DPR Wastam yang diusulkan Fraksi Demokrat, dan Nusron Wahid yang diusulkan Fraksi Golkar serta Gerindra.
Sebelumnya, anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa keberadaan Pansus bertujuan antara lain untuk mengupayakan penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Kita ingin membangun ekosistem Haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu hilir, ramah lansia dan perempuan serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat,” kata Luluk.
Pembentukan pansus itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).
"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.
Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.
Muhaimin mengatakan pula bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).
Berita Terkait
-
Tak Ada Arahan Jokowi, Nusron Wahid Bicara soal Aklamasi Bahlil Jadi Calon Tunggal Ketum Golkar
-
Makin Panas, Waketum PKB Sebut Tudingan Pansus Haji Dibentuk Karena Alasan Pribadi Adalah Pelecehan Konstitusi
-
Gus Yahya Tuding Pansus Haji untuk Incar Menag Yaqut, PKB: Itu Tundingan Melecehkan Paripurna DPR!
-
Panas PBNU Vs DPR Karena Urusan Haji
-
Ikut Nimbrung Perseteruan PBNU-PKB, Nusron Wahid Disebut 'Punya Dendam' Gegara Direposisi
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran