Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merampungkan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Dalam pemeriksaan selama sekitar 4,5 jam, dia mengaku mendapat 21 pertanyaan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Tadi saya telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, ada sekitar 21 pertanyaan," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Berbeda saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Hasto menyatakan pemeriksaannya kali ini lebih nyaman dengan suhu ruang pemeriksaan yang lebih hangat sehingga dia tidak kedinginan.
"Suasananya sangat nyaman, penyidiknya Pak Alfred sangat baik dan saya tidak kedinginan karena ruangannya sudah lebih hangat, mendapatkan kopi dan juga makan siang gado-gado cemara, sehingga sangat baik," ujar Hasto.
Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik, Hasto menyebutkan salah satunya ditanyakan tentang hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara tersebut, yakni Harno Trimadi.
"Apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka saudara Harno dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki (nomor) handphone yang bersangkutan tidak pernah melakukan komunikasi secara intens," ucap Hasto
"Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak ya saya kurang ingat karena sebagai Sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga: Potret saat Hasto Diperiksa KPK terkait Kasus Korupsi DJKA
Dia yang tiba sekira pukul 09.50 WIB itu mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Selain itu, Hasto juga didampingi oleh tim hukumnya, Ronny Talapessy dan Johanes Tobing.
"Saya datang dengan sikap warga negara yang tidak pernah setengah-setengah di mana berjuang bersama dengan KPK untuk memberantas korupsi," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Sebelumnya, Hasto juga dipanggil KPK dalam kasus ini pada Jumat (19/7/2024) lalu. Namun, saat itu Hasto absen dan melakukan penjadwalan ulang.
Kemudian pada Kamis (15/8/2024), Hasto batal diperiksa KPK meski sudah hadir di Gedung Merah Putih untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hasto menyebut dirinya sempat mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang agar pemeriksaan KPK dilakukan saat itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Wali Kota Madiun Ditahan KPK karena Kasus Pemerasan hingga Gratifikasi Proyek Pemeliharaan Jalan
-
Eks Dirut Pertamina Ungkap Keuntungan PT PIS Tembus Rp9 Triliun Saat Dipimpin Yoki Firnandi
-
Kepala Basarnas Ungkap Kemungkinan Tak Ada Korban Selamat Pesawat ATR: Kami Berharap Ada Mukjizat
-
Analisis BMKG: Pesawat ATR Jatuh di Maros saat Awan Cumulonimbus Selimuti Jalur Pendaratan
-
Menhub Beberkan Sulitnya Evakuasi Pesawat ATR di Maros: Medan 80 Derajat, Black Box Belum Ditemukan
-
Komisi II DPR Buka Peluang Masukkan Aturan Pilkada dalam Kodifikasi RUU Pemilu
-
KAI Daop 1 Jakarta Kembalikan Dana Penumpang hingga Rp1,2 Miliar Imbas Banjir Pekalongan
-
Kejar Tahapan Pemilu, Komisi II DPR Targetkan UU Pemilu Baru Tuntas Akhir 2026
-
Waspada! Kasus DBD di Jakarta Mulai Merayap Naik di Awal 2026
-
Temuan Komisi E DPRD DKI: Obat HIV di Jakbar Disimpan di Ruangan Apek, Pasien Keluhkan Bau Menyengat