Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, mengaku belum mendengar adanya gugatan terhadap hasil Muktamar PKB ke-VI oleh fungsionaris PKB.
"Sampai saat ini saya belum mendengar itu," kata Supratman Andi Agtas ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Di sisi lain, dia bilang, memang masih ada proses 14 hari untuk pengesahan terhadap pelaksanaan Muktamar PKB di Kemenkumham. Namun hal itu bisa saja dipercepat.
"Kalau kita, kalau itu kan ada waktunya 14 hari, tapi buat saya, kalau bisa selesai dalam sehari, kita selesain dalam sehari, gitu ngapain kita tahan kalau itu sudah sah," katanya.
Sejauh ini, proses yang dilakukan Kemenkumham terhadap partai yang barus saja menggelar Kongres atau semacamnya berjalan lancar.
"Aman-aman aja yang sudah kaya Golkar, itu gak ada masalah kita sudah sahkan," kata dia.
Sebelumnya, Fungsionaris PKB diwakili oleh Lukman Edy membuat berkas penolakan hasil Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang akan disampaikan ke Kemenkumham hari ini.
Hasil Muktamar PKB Bali itu dilakukan tanggal 24-25 Agustus 2024 yang kembali mengesahkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Ketua Umum PKB dinilai cacat hukum.
Baca Juga: Bicara di Kemenkumham, Lukman Edy Bakal Bikin Muktamar PKB Tandingan di Jakarta
Berita Terkait
-
Bicara di Kemenkumham, Lukman Edy Bakal Bikin Muktamar PKB Tandingan di Jakarta
-
Hasil Muktamar PKB: Minta Pileg-Pilpres Dipisah, Presidential Threshold 10 Persen
-
Cak Imin Tegaskan PKB Lepas dari Bayang-bayang PBNU, Deklarasi Jadi Partai Independen
-
Soal Kemungkinan PKB Alih Dukungan di Jakarta, Begini Reaksi Anies
-
Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Total
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden