Suara.com - PDI Perjuangan memutuskan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey megungkapkan duet Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta.
Pendaftaran tersebut akan langsung dilakukan pada pukul 11.00 WIB, Rabu (28/8).
"Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno," kata Olly di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
Ia mengatakan, tak akan lagi ada pengumuman soal duet tersebut dan akan langsung didaftarkan.
"Tadi Pak Pram telpon saya, 'Pak Olly saya daftar jam 11'," ujarnya.
Saat ditanya soal pertimbangan apa yang memilih duet Pramono-Rano ketimbang Anies Baswedan, Olly hanya menjawab diplomatis. Begitu juga saat ditanya apakah Pramono sudah meminta izin ke Presiden Jokowi atau belum.
"Waduh itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya, jadi aku nyampein aja," ujarnya.
"Waduh mana saya tahu, tanya Pak Pram dong, yah," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Dharma-Kun Bisa Dipidanakan Di Kasus Pencatutan KTP Untuk Pilkada Jakarta
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) sudah mengambil keputusannya soal siapa yang akan dimajukan di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Namun nama pasangan calon yang akan diusung oleh PDIP di wilayah tersebut tidak akan diumumkan dan akan langsung didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024). Hasto mengaku sudah menyampaikan laporan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Selama hampir 2,5 jam saya melaporkan kepada ibu ketua umum, ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap pengerucutan yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan, dan akhirnya di beberapa provinsi seperti di Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI, semua sudah dikerucutkan, keputusan telah diambil," kata Hasto.
Dengan alasan sudah dinanti-nanti masyarakat, Hasto mengatakan, pasangan calon yang akan diusung PDIP di sisa wilayah seperti Jakarta akan langsung didaftarkan KPUD.
Berita Terkait
-
Dengar Rumor PKB Mau Tarik Dukungan dari RK, AHY Langsung Tugaskan Orang Ini Cek Kebenarannya
-
Pramono Anung Dikabarkan Maju Cagub Jakarta, Istana: Tidak Ada yang Aneh Buat Kita
-
Tarik Ulur Pilkada Jakarta: Anies Peluang Sekaligus Ancaman PDIP
-
Mahfud MD Sebut Dharma-Kun Bisa Dipidanakan Di Kasus Pencatutan KTP Untuk Pilkada Jakarta
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri