Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pertimbangan dan urgensi atas kebijakan pemerintah membatasi pembalian BBM bersubsidi. Diketahui kebijakan itu bakal dimulai Oktober 2024.
Jokowi berdalih pembatasan BBM bersubsidi tersebut terkait polusi hingga efisiensi APBN.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Jokowi menyampaikan, kebijakan tersebut masih sebatas sosialisasi. Ia memastikan belum ada keputusan dan rapat perihal tersebut.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite maupun solar akan dijalankan tahun 2024 ini. Pemerinatah menyusun aturan yang mengatur kebjakan tersebut.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat tidak akan bebas membeli BBM subsidi pada Oktober 2024 nanti.
Menurut dia, kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri.
"Memang ada rencana itu (pembatasan di Oktober). Karena begitu aturannya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi," ucap Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga: Berlaku Oktober, Bahlil Keluarkan Kebijakan Buat Orang Tak Bebas Beli BBM Subsidi
Bahli menyebut, kebijakan ini memang harus segera dijalankan. Sebab, banyak orang kaya dan mampu yang masih menikmati BBM bersubsidi.
Sehingga, dinilainya, penyaluran BBM subsidi itu tidak tepat sasaran saat ini.
"Iya lah (orang kaya tak boleh konsumsi), kan BBM subsidi untuk yang berhak menerima," ucap dia.
Mantan Menteri Investasi ini menambahkan, BBM subsidi ke depan benar-benar akan tepat sasaran, karena penyalurannya menyasar ke masyarakat tak mampu.
"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Kalau seperti kita menggunakan BBM bersubsidi ya apa kata dunia?" tandas dia.
Berita Terkait
-
Resmi Nyagub di Jakarta, Jokowi Ungkap Nasib Seskab Pramono Anung di Kabinet
-
Jokowi Dukung Pramono Anung Maju di Pilgub DKI: Sudah Ada Perhitungan Matang
-
Direstui Nyagub, Pramono Sanggupi Tantangan Jokowi Sehari Kampanye 12 Titik di Jakarta: Saya akan Fight!
-
Jokowi Soal Dinamika Pilkada 2024: Sangat Demokratis Dan Banyak Pilihan
-
Jokowi Ungkap Pramono Anung Sudah Minta Izin Maju Pilkada Jakarta Sejak 2 Hari Lalu
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
Terkini
-
Hasto Ungkap Isi Pertemuan 2 Jam Prabowo-Megawati di Istana
-
Begini Persiapan Warga Iran Rayakan Lebaran 2026 di Tengah Gempuran AS-Israel
-
Kenapa Pengumuman Sidang Isbat Sering Molor? Ini Penjelasan Kementerian Agama
-
PrabowoMegawati Bertemu di Istana, Pengamat Sebut Sinyal Konsolidasi Politik dan Jaga Stabilitas
-
Kasus Kebakaran Meningkat, Pemprov DKI Minta Warga Tak Lengah Tinggalkan Rumah Saat Mudik
-
Korlantas Ungkap Penyebab Macet Panjang di Tol Japek dan MBZ Hari Ini
-
Momen Hangat di Penghujung Ramadan: Prabowo Sambut Megawati di Istana, Bahas Apa?
-
Hilal Tak Terlihat, Warga Iran Bakal Rayakan Lebaran 2026 pada Sabtu 21 Maret
-
Laka Lantas Meningkat, Lelah dan Lalai Nyalip Jadi Pemicu Utama Kecelakaan saat Mudik 2026
-
Siapa Dalang Teror Air Keras Aktivis KontraS? DPR Desak Bongkar Aktor Intelektual Oknum BAIS TNI