Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bersama eksponen aktivis 98 mendatangi Bareskrim untuk bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (28/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, mereka mempertanyakan cara-cara represif yang dipakai anak buah Listyo Sigit dalam menangani aksi demontrasi di berbagai wilayah Indonesia.
"Untuk mempertanyakan kebijakan keamanan kepolisian di dalam menanggapi berbagai protes dan unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia," kata Usman Hamid di Bareskrim Polri, Rabu (28/8/2024).
"Kami ingin mempertanyakan mengapa kebijakan keamanan kepolisian bersifat represif terhadap mahasiswa yang menggelar aksi-aksi yang sangat damai," katanya.
Usman menilai, seharusnya polisi tidak memerlukan water cannon, gas air mata dalam membubarkan massa, termasuk juga aksi kekerasan yang tidak perlu seperti melakukan pemukulan hingga menendang para demonstran.
"Termasuk melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, bahkan terhadap anak-anak," ujarnya.
Usman menyatakan, bersama eksponen aktivis 98, ingin meminta pertanggungjawaban kepada Kapolri, lantaran anak buahnya telah melakukan tindakan kekerasan saat aksi demontrasi yang terjadi di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Makasar.
“Kami ingin memintai pertanguungjawaban Kapolri atas keseluruhan tindakan kekerasan polisi dalam menangani unjuk rasa damai di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan di berbagai wilayah lainnya,” tegas Usman.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Sulistyowati Irianto mengatakan salah satu tugas dari kepoliasian yakni mengayomi masyarakat. Sebab itu, selama berpuluh-puluh tahun, Polri memiliki program pemolisian masyarakat.
Baca Juga: Komnas HAM Tegaskan Aksi Represif Aparat Kepolisian Tangani Demonstrasi Bentuk Pelanggaran HAM
“Jadi apabila tindakan-tindakannya seperti yang disebutkan Bang Usman, itu bisa menciderai apa yang mereka sudah bangun selama puluhan tahun,” katanya.
Selama puluhan tahun, lanjut Sulistyowati, dirinya juga mengajar di Sekolah Ginggi Ilmu Kepolisian atau STIK - PTIK. Sehingga ia paham betul jika polisi merupakan bagian dari masyarakat.
“Kalau masyarakatnya buruk, maka polisinya juga ikut buruk ya. Dan demikian juga sebaliknya, kalau masyarakatnya baik polisinya baik,” katanya.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Tegaskan Aksi Represif Aparat Kepolisian Tangani Demonstrasi Bentuk Pelanggaran HAM
-
Kecam Represifitas Aparat Saat Aksi Kawal Putusan MK, Amnesty International: Satu Kata, Brutal!
-
Aksi Represi Polisi saat Demo di Makassar Viral: Diami Korban Luka-luka, Pukuli Paramedis hingga Lecehkan Wanita
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
Terkini
-
Semua Penumpang Helikopter Jatuh di Timika Ditemukan Tewas
-
KPK Bersiap Umumkan Tersangka, Siapa Sebenarnya yang Utak-atik Kuota Haji Rugikan Rp1 Triliun?
-
Latar Belakang Mentereng Moreno Soeprapto, Masuk Kandidat Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
-
Terekam Kamera Penembakan Charlie Kirk saat Debat 'Prove Me Wrong': Sempat Bahas Insiden Ini
-
KPK Usut Ustaz Khalid Basalamah Imbas Pilih Kuota Haji Khusus Meski Sudah Bayar Furoda
-
Sudah Jadi Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Satori Dapat Panggilan Ketiga dari KPK Hari Ini
-
Dirjen Haji Hilman Latief Diperiksa KPK 10 Jam, Ada Apa di Balik Skandal Korupsi Kuota Haji Rp1 T?
-
Skandal Kuota Haji Seret Nama Khalid Basalamah, KPK Bongkar Modus Pakai Kuota Khusus Bermasalah
-
KPK Telusuri Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada Jakarta 2024
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi