Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahan yang akan dinahkodainya kelak. Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya.
"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Lalu Apa itu Zaken Kebinet?
Dalam sejarah politik suatu negara, seringkali muncul situasi di mana stabilitas pemerintahan menjadi taruhan. Konflik antarpartai, polarisasi politik, atau bahkan krisis ekonomi dapat menghambat jalannya pemerintahan yang efektif.
Salah satu solusi yang pernah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah pembentukan kabinet zaken.
Kabinet zaken, yang secara harfiah berarti "kabinet urusan", adalah kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu, bukan berdasarkan afiliasi partai politik.
Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah negara yang mendesak, tanpa terbelenggu oleh perdebatan politik yang berkepanjangan.
Karakteristik Kabinet Zaken
- Non-partisan: Menteri-menteri kabinet zaken umumnya berasal dari kalangan profesional, akademisi, atau birokrat yang memiliki rekam jejak yang baik di bidangnya. Mereka tidak terikat pada partai politik manapun.
- Fokus pada Kinerja: Kabinet zaken dibentuk dengan tujuan utama untuk menyelesaikan masalah-masalah negara yang mendesak, seperti krisis ekonomi, konflik sosial, atau bencana alam.
- Masa Jabatan Terbatas: Kabinet zaken biasanya dibentuk untuk jangka waktu tertentu, setelah masalah-masalah yang mendesak berhasil diatasi, kabinet akan dibubarkan dan pemilihan umum akan digelar kembali.
Contoh Kabinet Zaken di Indonesia
Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Sebut Penembakan Aktivis Turki-Amerika oleh Sniper Israel sebagai Kecelakaan
Salah satu contoh kabinet zaken yang paling terkenal di Indonesia adalah Kabinet Djuanda yang dibentuk pada tahun 1957. Kabinet ini berhasil menyusun Deklarasi Djuanda yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya. Kabinet Djuanda juga berhasil meredakan berbagai konflik regional dan mempercepat pembangunan nasional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK