Suara.com - Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan keberatan Rusia terhadap penyebutan nama Presiden Vladimir Putin dalam perdebatan politik di Amerika Serikat.
Dalam sebuah konferensi pers, Peskov mengungkapkan bahwa Kremlin tidak menyukai bagaimana nama Putin digunakan dalam debat antara Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump.
“Kami benar-benar tidak menyukai cara nama Presiden Putin disebut-sebut dalam perdebatan politik dalam negeri di Amerika Serikat,” ujar Peskov kepada wartawan.
Menurutnya, penyebutan tersebut tidak sesuai dan hanya menjadi bagian dari upaya saling serang antara kandidat politik di AS.
Peskov juga menegaskan bahwa AS sering kali menunjukkan sikap bermusuhan dan negatif terhadap Rusia. Kremlin berharap, dalam proses pemilihan di AS, para kandidat akan berhenti menggunakan nama Putin sebagai alat dalam perdebatan mereka.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, terutama terkait masalah geopolitik yang melibatkan kedua negara.
Kremlin secara konsisten mengecam penggunaan nama Putin dalam diskusi politik AS, menganggapnya sebagai upaya untuk mempolitisasi hubungan internasional demi kepentingan domestik.
Sementara beberapa waktu yang lalu, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti berbicara tentang pemilihan umum Amerika Serikat yang akan datang.
Pernyataan ini muncul setelah Putin mengeluarkan komentar menggoda bahwa Moskow menginginkan Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, untuk memenangkan pemilihan presiden AS.
“Tuan Putin seharusnya berhenti berbicara tentang pemilihan umum kita, titik. Dia seharusnya tidak memihak siapa pun,” kata Kirby dalam konferensi pers.
Komentar Kirby datang sehari setelah Departemen Kehakiman AS mendakwa dua eksekutif media Rusia atas dugaan skema ilegal yang bertujuan memengaruhi pemilihan umum November melalui propaganda pro-Rusia. Dugaan ini semakin memperkuat kekhawatiran AS tentang potensi campur tangan asing dalam proses demokratisnya.
Berita Terkait
-
Taylor Swift Dukung Kamala Harris, Donald Trump Langsung Beri Peringatan Tajam: Dia Akan Membayar Harganya!
-
Donald Trump: Kamala Harris Benci Israel
-
Taylor Swift Nyatakan Dukungan untuk Kamala Harris Jelang Pilpres AS 2024
-
Debat Panas Pilpres AS: Kamala Harris Klaim AS Tanpa Pasukan di Zona Konflik, Benarkah?
-
"Aku Akan Memberimu Seorang Anak": Reaksi Kontroversial Elon Musk usai Taylor Swift Dukung Kamala Harris
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun