Tak Pernah Undang Pimpinan KPK Ke Istana, ICW: Jokowi Kurang Perhatian Dengan Penanganan Korupsi

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang punya perhatian terhadap penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga tak mengherankan kalau Jokowi hampir tidak pernah memanggil pimpinan KPK ke Istana.

Peneliti ICW Almas Sjafrina memahami kalau sikap Jokowi yang jarang bertemu pimpinan KPK untuk menjaga independensi lembaga anti rasuah tersebut. Akan tetapi, selama dua periode menjadi presiden, menurut Almas, Jokowi juga tidak menunjukan dukungan atas penguatan KPK.

"Apa urgensinya pimpinan KPK bertemu dengan Presiden Jokowi? Saya rasa kalau kita mau melihat apakah Pak Jokowi ini punya intensi yang baik untuk menguatkan KPK sebagai lembaga negara yang independen yang nanti jangan sampai terkesan ikut cawe-cawe dan orientasinya adalah penguatan, itu kan mudah saja dengan menguatkan KPK dari regulasinya," tutur Almas saat dihubungi Suara.com belum lama ini.

Selama dua periode menjadi presiden, ICW juga mengkritik sikap Jokowi yang tidak menunjukan komitmen terhadap pemilihan calon pimpinan KPK berintegritas dan bersih.

"Kalau misalnya sama sekali tidak ada perhatian dari Presiden Jokowi, katakanlah pertemuan tidak ada tapi juga report atau mencari tahu apa sih kurangnya KPK, apa sih kebutuhan penguatan dan sebagainya, itu juga tidak dilakukan, bisa kita bilang Presiden Jokowi memang kurang punya perhatian untuk penguatan KPK," kata Almas.

Dia menyampaikan, penguatan lembaga tidak harus dengan pertemuan-pertemuan rutin. Melainkan bisa juga dengan dorongan atas pembuatan aturan perundang-undangan serta perangkat hukum yang kuat.

Sayangnya yang terjadi selama pemerintaha Jokowi justru revisi undang-undang KPK yang dinilai mempersulit kerja KPK dalam penanganan kasus korupsi. Hingga pemecatan secara sepihak sejumlah pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial.

"Saya meyakini bahwa untuk menguatkan itu tidak harus dengan pertemuan-pertemuan rutin. Tapi dengan memastikan bahwa KPK ini didukung dengan perangkat hukum yang kuat, yang tidak melemahkan, dan menjamin bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya konflik kepentingan, orang-orang yang berintegritas dan tidak tersandung masalah," pungkas Almas.

Baca Juga: Sembilan Tahun Menjabat Menteri, Mahfud MD Sebut Jokowi Rusak Demokrasi