Suara.com - Presiden terpilih yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bicara soal wacana pertemuan dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
Prabowo belum menjawab secara tegas soal rencana itu. Ia hanya menjawab singkat mudah-mudahan pertemuan dengan Megawati bisa terjadi.
"Insya Allah, mudah-mudahan," kata Prabowo singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika disinggung soal kapan pertemuan Megawati dengan Prabowo hanya menjawab diplomatis.
"Ya selalu ada komunikasi, saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo," katanya, Selasa kemarin.
"Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya," sambungnya.
Adapun Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya memiliki komunikasi yang bagus dengan PDI Perjuangan. Ia lantas bicara soal kemungkinan PDIP merapat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi sering kali tujuan kita sama," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Ia mengatakan, kalau pun setiap ada perbedaan sebenarnya merupakan cara mulia untuk mencapai tujuan yang sama.
Baca Juga: Prabowo Di Hadapan DPR: Cita-cita Indonesia Miliki Pertahanan Kuat Belum Tercapai
"Kita tidak ketemu di jalan tapi ketemu di perempatan, sering kali begitu, jadi sebenernya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu dicapai," ujarnya.
Sementara itu di sisi lain, saat ditanya apakah akan mengajak PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo, Muzani tak memungkiri jika pemerintahan Prabowo ingin merangkul.
"Kita ingin agar pemerintahan pak prabowo-gubran lebih efektif. Dan situasi lebih kondusif, kerukanan, persahabatan bisa tercipta. Karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kita rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih konfusif dan baik," katanya.
Dengan kekuatan yang besar, kata dia, akan ada ketenagan dalam pemerintahan ke depan.
"Supaya pemerintahannya lebih tenang, rakyatnya bisa lebih temang sehingga afa pertumbuhan ekonomi lebih baik, afa pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menatap masa depan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Daftar Kontroversi Puan Maharani, Namanya Disebut Bakal Diusulkan Jadi Wapres Gantikan Gibran
-
Pembebasan Pilot Susi Air dari Tangan OPM Tanpa Kekerasan, Begini Respons Prabowo
-
Prabowo Pamit Sebagai Menhan Ke Komisi I DPR: Tugas Lebih Besar Menunggu Kita
-
Fedi Nuril Koreksi Isi Pidato: Seharusnya Prabowo yang Mundur, Bukan Kader Partai
-
Sinyal Kuat Koalisi? Puan Sebut Bergabung dengan Prabowo-Gibran Bukan Hal Mustahil
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
Terkini
-
Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka
-
Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat
-
Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!
-
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
-
Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan
-
Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen
-
WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban
-
KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode, Siapa yang Paling Lama Menjabat?
-
UU PPRT Disahkan, Menko Cak Imin: Jaminan Sosial PRT Wajib, Bukan Lagi Pilihan!
-
Jangan Cari Kenyamanan Pribadi, Menhaj ke Petugas Haji: Kita Datang untuk Melayani, Bukan Dilayani!