Suara.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Adapun pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.
"Pak Prabowo tentu mengajak semua kelompok, termasuk ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, pasti sebelum Pak Prabowo dilantik," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Ia menyebutkan nantinya Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDIP itu bakal berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan yang akan dijalankan seputar pembangunan Indonesia.
Terkait posisi PDIP yang belum diketahui akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, menurutnya hal itu merupakan permasalahan lain lantaran Prabowo pada utamanya menginginkan adanya persatuan.
Semangat persatuan, kata dia, sangat diupayakan terus menerus oleh Prabowo di tengah tantangan global yang saat ini sangat dinamis, sehingga pemerintahan harus dipastikan baik-baik saja dan kompak.
Maka dari itu, Dahnil menekankan bahwa Prabowo menghormati setiap partai akan keputusannya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahannya nanti.
"Intinya sejak awal Pak Prabowo ingin semua kelompok bisa bersama-sama membangun Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo tergantung sikap Megawati Soekarnoputri.
"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut dia, keputusan untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif kebijaksanaan dari Megawati.
Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," ujar Eriko.
Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
7 Fakta OTT KPK di Bea Cukai, Bos PT Blueray Jadi Buronan KPK!
-
7 Fakta Kasus Suap Restitusi Pajak KPP Banjarmasin yang Menjerat Mulyono