Suara.com - Para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyetorkan laporan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI. Nominalnya berbeda tiap calon besaran yang jauh berbeda tiap calonnya.
Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono melaporkan dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dana kampanyenya sebesar Rp5 juta dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebesar Rp100 juta.
Dari sudut pandang masyarakat, ternyata besaran dana kampanye yang dilaporkan itu dianggap mencurigakan. Salah satunya seperti yang disampaikan karyawan swasta, Dita (28).
Dita menilai laporan dana kampanye itu tidak masuk akal besarannya. Apalagi, untuk pasangan Dharma-Kun dan Pramono-Rano yang angkanya tak menyentuh Rp1 miliar.
Bahkan, anggaran Dharma-Kun saja hanya Rp5 juta. Angkanya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.
"Kurang make sense ya. Kayak Pramono Rano nggak mungkin hanya Rp100 juta apalagi kampanye tiap hari. Pasti butuh biaya besar," ujar Dita kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).
"Apalagi Dharma-Kun, setara UMP Jakarta. Itu kan berarti biaya sebulan satu karyawan Jakarta. Ini Rp5 juta buat kampanye kan enggak masuk akal," jelasnya.
Meski RK-Suswono melaporkan dana kampanye Rp1 miliar, Dita juga menganggapnya tak wajar. Sebab, pasangan itu didukung oleh 15 partai politik.
"Kalau logikanya satu partai kasih Rp1 miliar saja sudah Rp10 miliar. Kan dia pasti banyak pemodalnya," jelasnya.
Karyawan swasta lainnya, Bedul (26) mendorong para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Jika jujur dari awal berkontestasi, maka paslon itu bisa lebih dipercaya ketika menjabat.
"Kalau belum jabat saja enggak transparan gimana nanti pas jabat? Anggaran Jakarta kan besar, harus transparan penggunaannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Asetnya Bikin Melongo, Intip Harta Kekayaan Pramono-Rano yang Disetor ke KPK
-
Ditanya Pilih Normalisasi Seperti Ahok atau Naturalisasi Gaya Anies untuk Benahi Ciliwung, RK: Alami Lebih Bagus
-
Ngaku Sulit Realisasikan Program DP Rp0 Anies, Pramono Malah Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Kecamatan dan Kelurahan
-
Siapkan Mental Hadapi Debat Pertama Pilkada Jakarta, RK: Semoga Tak Demam Panggung
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan