Suara.com - Para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyetorkan laporan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI. Nominalnya berbeda tiap calon besaran yang jauh berbeda tiap calonnya.
Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono melaporkan dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dana kampanyenya sebesar Rp5 juta dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebesar Rp100 juta.
Dari sudut pandang masyarakat, ternyata besaran dana kampanye yang dilaporkan itu dianggap mencurigakan. Salah satunya seperti yang disampaikan karyawan swasta, Dita (28).
Dita menilai laporan dana kampanye itu tidak masuk akal besarannya. Apalagi, untuk pasangan Dharma-Kun dan Pramono-Rano yang angkanya tak menyentuh Rp1 miliar.
Bahkan, anggaran Dharma-Kun saja hanya Rp5 juta. Angkanya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.
"Kurang make sense ya. Kayak Pramono Rano nggak mungkin hanya Rp100 juta apalagi kampanye tiap hari. Pasti butuh biaya besar," ujar Dita kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).
"Apalagi Dharma-Kun, setara UMP Jakarta. Itu kan berarti biaya sebulan satu karyawan Jakarta. Ini Rp5 juta buat kampanye kan enggak masuk akal," jelasnya.
Meski RK-Suswono melaporkan dana kampanye Rp1 miliar, Dita juga menganggapnya tak wajar. Sebab, pasangan itu didukung oleh 15 partai politik.
"Kalau logikanya satu partai kasih Rp1 miliar saja sudah Rp10 miliar. Kan dia pasti banyak pemodalnya," jelasnya.
Karyawan swasta lainnya, Bedul (26) mendorong para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Jika jujur dari awal berkontestasi, maka paslon itu bisa lebih dipercaya ketika menjabat.
"Kalau belum jabat saja enggak transparan gimana nanti pas jabat? Anggaran Jakarta kan besar, harus transparan penggunaannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Asetnya Bikin Melongo, Intip Harta Kekayaan Pramono-Rano yang Disetor ke KPK
-
Ditanya Pilih Normalisasi Seperti Ahok atau Naturalisasi Gaya Anies untuk Benahi Ciliwung, RK: Alami Lebih Bagus
-
Ngaku Sulit Realisasikan Program DP Rp0 Anies, Pramono Malah Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Kecamatan dan Kelurahan
-
Siapkan Mental Hadapi Debat Pertama Pilkada Jakarta, RK: Semoga Tak Demam Panggung
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang