Suara.com - Para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyetorkan laporan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI. Nominalnya berbeda tiap calon besaran yang jauh berbeda tiap calonnya.
Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono melaporkan dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dana kampanyenya sebesar Rp5 juta dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebesar Rp100 juta.
Dari sudut pandang masyarakat, ternyata besaran dana kampanye yang dilaporkan itu dianggap mencurigakan. Salah satunya seperti yang disampaikan karyawan swasta, Dita (28).
Dita menilai laporan dana kampanye itu tidak masuk akal besarannya. Apalagi, untuk pasangan Dharma-Kun dan Pramono-Rano yang angkanya tak menyentuh Rp1 miliar.
Bahkan, anggaran Dharma-Kun saja hanya Rp5 juta. Angkanya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.
"Kurang make sense ya. Kayak Pramono Rano nggak mungkin hanya Rp100 juta apalagi kampanye tiap hari. Pasti butuh biaya besar," ujar Dita kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).
"Apalagi Dharma-Kun, setara UMP Jakarta. Itu kan berarti biaya sebulan satu karyawan Jakarta. Ini Rp5 juta buat kampanye kan enggak masuk akal," jelasnya.
Meski RK-Suswono melaporkan dana kampanye Rp1 miliar, Dita juga menganggapnya tak wajar. Sebab, pasangan itu didukung oleh 15 partai politik.
"Kalau logikanya satu partai kasih Rp1 miliar saja sudah Rp10 miliar. Kan dia pasti banyak pemodalnya," jelasnya.
Karyawan swasta lainnya, Bedul (26) mendorong para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Jika jujur dari awal berkontestasi, maka paslon itu bisa lebih dipercaya ketika menjabat.
"Kalau belum jabat saja enggak transparan gimana nanti pas jabat? Anggaran Jakarta kan besar, harus transparan penggunaannya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Asetnya Bikin Melongo, Intip Harta Kekayaan Pramono-Rano yang Disetor ke KPK
-
Ditanya Pilih Normalisasi Seperti Ahok atau Naturalisasi Gaya Anies untuk Benahi Ciliwung, RK: Alami Lebih Bagus
-
Ngaku Sulit Realisasikan Program DP Rp0 Anies, Pramono Malah Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Kecamatan dan Kelurahan
-
Siapkan Mental Hadapi Debat Pertama Pilkada Jakarta, RK: Semoga Tak Demam Panggung
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
Terkini
-
Harga Pangan Nasional Melemah, Cabai hingga Beras Kompak Turun
-
Waspada! Etomidate di Liquid Vape Resmi Narkotika, Salah Isap Terancam Penjara
-
Kantor Wapres Beres Akhir Tahun Ini, Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN Mulai 2026
-
Menang Gugatan di PN Jakpus, PPKGBK Segera Kelola Hotel Sultan
-
Geger Rusuh di Kalibata: Polisi Periksa 6 Saksi Kunci, Ungkap Detik Mengerikan
-
Prabowo Minta Maaf soal Listrik Belum Pulih di Aceh: Keadaannya Sulit
-
Eks Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dan Satori Segera Ditahan, Ini Penjelasan KPK
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
7 Fakta Mencekam Rusuh Kalibata: 2 Nyawa Matel Melayang, 100 Orang Mengamuk Brutal
-
5 Petani di Bengkulu Selatan Tertembak usai Konflik Lahan Memanas, Ini Kronologinya!