Suara.com - Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut Presiden Joko Widodo dan keluarganya melakukan nepotisme.
Hal itu dia sampaikan sekaligus menanggapi Survei Indikator yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di angka 61 persen.
Angka itu lebih rendah dibanding kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan Agung yang mencapai 69 persen dan Polri 67 persen.
Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, Jokowi justru dinilai melakukan praktik nepotisme melalui pembangunan dinasti politik.
“Perilaku nepotisme yang dicontohkan dengan terciptanya dinasti politik yang menggemparkan peta politik Indonesia, terutama pada Pilpres 2024 yang lalu dengan menggunakan segala cara agar Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti kontestasi pilpres meskipun ayah kandungnya masih menjabat sebagai presiden aktif,” kata Praswad kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).
“Selain itu, keluarga presiden juga secara aktif masuk dalam bursa kepala daerah,” tambah dia.
Hal lain yang justru ditunjukkan oleh keluarga Jokowi ialah dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang belum ada kejelasan pada prosesnya di KPK.
“Sampai hari ini, KPK seakan tak punya nyali,” tegas Praswad.
Dia menyebut gaya hidup mewah Kaesang yang menggunakan jet pribadi justru dinormalisasi dan direkayasa seolah itu hal yang wajar bagi anak pejabat.
Baca Juga: Baliho Jokowi-Iriana Bergelar "Guru Bangsa" di Solo Picu Kontroversi, Netizen Bereaksi Keras
“Nasib pemberantasan korupsi berada di titik terendah selama sejarah bangsa Indonesia di dirikan,” tandas Praswad.
Sebelumnya, Survei Indikator menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum selama 10 tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hasilnya, KPK berada di posisi buncit untuk lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan sebesar 61 persen.
Angka itu lebih kecil dibanding lembaga penegak hukum lain yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.
“Kejaksaan Agung berada di posisi ketiga, berada di belakang TNI dan presiden," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida secara daring, Jumat (4/10/2024).
Dalam survei tersebut, Kejagung mendapatkan kepercayaan publik sebesar 69 persen sementara Polri sebesar 67 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Perundingan Damai Gagal, Pemerintah Serukan Rakyat Iran Turun ke Jalan Tantang AS
-
Donald Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Iran Ancam Tindak Tegas Jika Kapal Militer Mendekat
-
3 Supertanker Mulus Lewat Selat Hormuz Bawa Minyak dari Arab dan UEA, Kok Bisa?
-
LENGKAP Pernyataan Resmi Komando Pusat Amerika Serikat Putus Akses ke Pelabuhan Iran
-
AS Klaim Tembus Selat Hormuz, Iran Bantah Keras: Siapa yang Sebar Hoax?
-
Survei Global: Warga Amerika Serikat Khawatir dan Stres dengan Keputusan Donald Trump
-
Breakingnews! Donald Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz dan Laut Iran
-
Anggota DPRD DKI: Pengamen Ondel-Ondel Bukan Warga Jakarta Asli, Harus Diedukasi
-
Prabowo Diisukan Teken Perjanjian Militer, Pesawat AS Bebas Melintas di Indonesia
-
Panas! Donald Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Buru Kapal yang Lewati Selat Hormuz