Suara.com - Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, dengan tegas menolak campur tangan Iran dalam urusan Lebanon terkait Resolusi PBB 1701 yang mengatur keamanan di wilayah perbatasan Lebanon selatan. Hal ini disampaikan Mikati pada Jumat, menyusul pernyataan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, yang menyatakan kesediaan Iran untuk bernegosiasi dengan Prancis mengenai implementasi resolusi tersebut.
Resolusi 1701 yang diadopsi pada tahun 2006 oleh Dewan Keamanan PBB, bertujuan untuk menjaga perdamaian di perbatasan Lebanon-Israel. Resolusi ini menetapkan bahwa wilayah Lebanon selatan harus bebas dari senjata atau pasukan selain dari militer Lebanon. Selain itu, resolusi ini juga mengizinkan misi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, untuk membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Mikati dalam pernyataannya menegaskan bahwa posisi Iran ini sangat mengejutkan dan merupakan bentuk campur tangan terang-terangan dalam urusan internal Lebanon serta upaya untuk memberlakukan kontrol yang ditolak atas negara kami. Ia juga menekankan bahwa negosiasi terkait pelaksanaan Resolusi 1701 adalah hak dan tanggung jawab penuh pemerintah Lebanon, bukan pihak luar.
Sementara itu, konflik yang berkepanjangan di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas sejak dimulainya operasi darat oleh Israel di Lebanon pada 1 Oktober lalu. Operasi tersebut dipicu oleh ketegangan yang telah berlangsung hampir setahun dengan kelompok militan Hizbullah, yang juga terlibat dalam perang di Gaza.
Pasukan perdamaian UNIFIL, yang bertugas di Lebanon hingga 31 Agustus 2025, terus menghadapi situasi sulit, terutama setelah beberapa pos penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan menjadi sasaran serangan. Dewan Keamanan PBB telah menyatakan keprihatinan serius terkait insiden tersebut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, agar UNIFIL ditarik dari Lebanon. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mendesak agar mandat UNIFIL diperkuat guna menekan aktivitas Hizbullah di perbatasan.
Lebanon selatan kini menjadi fokus perhatian internasional, dengan berbagai pihak menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah yang sangat sensitif tersebut.
Berita Terkait
-
Para Pemimpin Dunia Buka Suara soal Tewasnya Yahya Sinwar
-
Pasca Kematian Pemimpin Hamas, Siapa yang Layak Menggantikan Yahya Sinwar?
-
Video Detik-detik Perlawanan Terakhir Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Sebelum Tewas
-
Kerugian Timnas Indonesia U-17 usai Lebanon Mengundurkan Diri dari Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
-
Hizbullah Meningkatkan Level Perang Melawan Israel usai Yahya Sinwar Terbunuh
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025