Suara.com - Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, dengan tegas menolak campur tangan Iran dalam urusan Lebanon terkait Resolusi PBB 1701 yang mengatur keamanan di wilayah perbatasan Lebanon selatan. Hal ini disampaikan Mikati pada Jumat, menyusul pernyataan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, yang menyatakan kesediaan Iran untuk bernegosiasi dengan Prancis mengenai implementasi resolusi tersebut.
Resolusi 1701 yang diadopsi pada tahun 2006 oleh Dewan Keamanan PBB, bertujuan untuk menjaga perdamaian di perbatasan Lebanon-Israel. Resolusi ini menetapkan bahwa wilayah Lebanon selatan harus bebas dari senjata atau pasukan selain dari militer Lebanon. Selain itu, resolusi ini juga mengizinkan misi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, untuk membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Mikati dalam pernyataannya menegaskan bahwa posisi Iran ini sangat mengejutkan dan merupakan bentuk campur tangan terang-terangan dalam urusan internal Lebanon serta upaya untuk memberlakukan kontrol yang ditolak atas negara kami. Ia juga menekankan bahwa negosiasi terkait pelaksanaan Resolusi 1701 adalah hak dan tanggung jawab penuh pemerintah Lebanon, bukan pihak luar.
Sementara itu, konflik yang berkepanjangan di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas sejak dimulainya operasi darat oleh Israel di Lebanon pada 1 Oktober lalu. Operasi tersebut dipicu oleh ketegangan yang telah berlangsung hampir setahun dengan kelompok militan Hizbullah, yang juga terlibat dalam perang di Gaza.
Pasukan perdamaian UNIFIL, yang bertugas di Lebanon hingga 31 Agustus 2025, terus menghadapi situasi sulit, terutama setelah beberapa pos penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan menjadi sasaran serangan. Dewan Keamanan PBB telah menyatakan keprihatinan serius terkait insiden tersebut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, agar UNIFIL ditarik dari Lebanon. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mendesak agar mandat UNIFIL diperkuat guna menekan aktivitas Hizbullah di perbatasan.
Lebanon selatan kini menjadi fokus perhatian internasional, dengan berbagai pihak menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah yang sangat sensitif tersebut.
Berita Terkait
-
Para Pemimpin Dunia Buka Suara soal Tewasnya Yahya Sinwar
-
Pasca Kematian Pemimpin Hamas, Siapa yang Layak Menggantikan Yahya Sinwar?
-
Video Detik-detik Perlawanan Terakhir Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Sebelum Tewas
-
Kerugian Timnas Indonesia U-17 usai Lebanon Mengundurkan Diri dari Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
-
Hizbullah Meningkatkan Level Perang Melawan Israel usai Yahya Sinwar Terbunuh
Terpopuler
Pilihan
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
-
Kedubes AS Diserang, Cristiano Ronaldo Tinggalkan Arab Saudi
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
Terkini
-
Meski Kehilangan Istri, Haji Suryo Tanggung Penuh Biaya dan Sekolah Korban Kecelakaan
-
Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Dibongkar, Kadiv Humas: 15 Tersangka Diamankan!
-
OTT Pekalongan: 11 Orang Termasuk Sekda Tiba di Gedung KPK, Apa Peran Bupati Fadia Arafiq?
-
JIS Kini Terhubung ke Ancol dan Stasiun KRL, Anies Baswedan: Alhamdulillah
-
Babak Baru Kasus Hasbi Hasan, KPK Laporkan Linda Susanti ke Polda Metro Jaya
-
Duduk di Tengah SBY dan Jokowi, Prabowo Pimpin Silaturahmi dan Diskusi di Istana Merdeka
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Pramono Anung Mau Sikat Terminal Bayangan, Wajibkan 26.500 Pemudik Lewat Jalur Resmi
-
KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Outsourcing di Sejumlah Dinas
-
Titip Pesan ke Ahok Lewat Veronica Tan, Pramono Anung: Urusan Sumber Waras Sudah Beres