Suara.com - Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, dengan tegas menolak campur tangan Iran dalam urusan Lebanon terkait Resolusi PBB 1701 yang mengatur keamanan di wilayah perbatasan Lebanon selatan. Hal ini disampaikan Mikati pada Jumat, menyusul pernyataan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, yang menyatakan kesediaan Iran untuk bernegosiasi dengan Prancis mengenai implementasi resolusi tersebut.
Resolusi 1701 yang diadopsi pada tahun 2006 oleh Dewan Keamanan PBB, bertujuan untuk menjaga perdamaian di perbatasan Lebanon-Israel. Resolusi ini menetapkan bahwa wilayah Lebanon selatan harus bebas dari senjata atau pasukan selain dari militer Lebanon. Selain itu, resolusi ini juga mengizinkan misi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, untuk membantu angkatan bersenjata Lebanon dalam memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Mikati dalam pernyataannya menegaskan bahwa posisi Iran ini sangat mengejutkan dan merupakan bentuk campur tangan terang-terangan dalam urusan internal Lebanon serta upaya untuk memberlakukan kontrol yang ditolak atas negara kami. Ia juga menekankan bahwa negosiasi terkait pelaksanaan Resolusi 1701 adalah hak dan tanggung jawab penuh pemerintah Lebanon, bukan pihak luar.
Sementara itu, konflik yang berkepanjangan di perbatasan Lebanon-Israel semakin memanas sejak dimulainya operasi darat oleh Israel di Lebanon pada 1 Oktober lalu. Operasi tersebut dipicu oleh ketegangan yang telah berlangsung hampir setahun dengan kelompok militan Hizbullah, yang juga terlibat dalam perang di Gaza.
Pasukan perdamaian UNIFIL, yang bertugas di Lebanon hingga 31 Agustus 2025, terus menghadapi situasi sulit, terutama setelah beberapa pos penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan menjadi sasaran serangan. Dewan Keamanan PBB telah menyatakan keprihatinan serius terkait insiden tersebut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, agar UNIFIL ditarik dari Lebanon. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mendesak agar mandat UNIFIL diperkuat guna menekan aktivitas Hizbullah di perbatasan.
Lebanon selatan kini menjadi fokus perhatian internasional, dengan berbagai pihak menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah yang sangat sensitif tersebut.
Berita Terkait
-
Para Pemimpin Dunia Buka Suara soal Tewasnya Yahya Sinwar
-
Pasca Kematian Pemimpin Hamas, Siapa yang Layak Menggantikan Yahya Sinwar?
-
Video Detik-detik Perlawanan Terakhir Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Sebelum Tewas
-
Kerugian Timnas Indonesia U-17 usai Lebanon Mengundurkan Diri dari Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
-
Hizbullah Meningkatkan Level Perang Melawan Israel usai Yahya Sinwar Terbunuh
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga