Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, termasuk salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pada Senin (14/10/2024).
Pemanggilan Natalius Pigai ini disebut terkait dengan tugas sebagai calon menteri yang akan diamanatkan ke dirinya oleh Prabowo Subianto.
Setelah bertemu Menteri Pertahanan itu, Pigai masih enggan membeberkan jabatan yang didapatnya di kabinet Prabowo-Gibran.
"Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu," kata dia ketika ditanya soal posisi dirinya di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurut Pigai, dirinya membahas masalah kebangsaan saat bertemu Prabowo. Putra Papua ini dirumorkan bakal dipercaya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Prabowo.
Ini mengingat latar belakang Natalius Pigai yang pernah menjadi Komisioner Komnas HAM. Namun semua itu baru terjawab ketika Prabowo mengumumkan kabinetnya nanti setelah pelantikan.
Profil Natalius Pigai
Natalius Pigai lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta.
Pada tahun 2003, dikutip dari ANTARA, Pigai mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia. Ia lalu melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.
Pada tahun 1999, Natalius Pigai pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) sampai tahun 2004.
Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan tahun 2010 hingga 2012.
Natalius Pigai diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.
Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.
Namanya mulai populer ketika menjadi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Ia sering memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.
Berita Terkait
-
Kehangatan Jamuan Siang Istana, Jokowi Tertawa Lihat Prabowo-Ma'ruf Rangkulan Hingga Hampiri Meja Para Menteri
-
5 Potret Ni Luh Puspa, Jurnalis yang Digadang-gadang Jadi Calon Wakil Menteri
-
Budi Santoso Berpeluang jadi Mendag, Menteri Pertama dari Jalur Karir
-
Rachmat Pambudy Lulusan Apa? Digadang-Gadang Jadi Menteri PPN/Bappenas
-
Angie Ang Dukung Figur Publik yang Jadi Calon Wamen Prabowo: Asal Sesuai Bidangnya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini