Suara.com - Michael Fakhri, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan, menyoroti sifat sistemik dari kelaparan yang melanda Gaza akibat tindakan Israel dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (18/10). Ia menyatakan bahwa masalah ini lebih dari sekadar isu kemanusiaan, melainkan merupakan hasil dari pilihan yang diambil selama bertahun-tahun.
"Kelaparan tidak muncul secara tiba-tiba. Ini bukan hanya hasil dari perang. Kelaparan adalah hasil dari keputusan yang dibuat selama puluhan tahun," jelas Fakhri. Dalam acara tersebut, ia didampingi oleh Pelapor Khusus untuk hak atas air, Pedro Arrojo-Agudo, dan Pelapor Khusus untuk hak atas perumahan, Balakrishnan Rajagopal.
Fakhri menjelaskan bahwa tindakan Israel telah menyebabkan kelaparan bagi 2,3 juta rakyat Palestina, yang ia sebut sebagai serangan "belum pernah terjadi sebelumnya" dan "sistematis" terhadap hak-hak mereka. Ia mempertanyakan kecepatan Israel dalam menyebabkan penderitaan ini, mencatat bahwa pada Desember 2023, "semua orang di Gaza akan kelaparan."
Ia juga mengacu pada rencana aneksasi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Sidang Umum PBB pada September 2023, menyebut bahwa Israel tidak memberikan argumen yang kuat terkait tuduhannya bahwa tindakan mereka adalah kelaparan dan genosida.
Fakhri menekankan dampak ekonomi politik yang berkontribusi pada genosida di Gaza, seperti "perampasan tanah, pendudukan, dan komodifikasi benih," serta mengekspresikan keprihatinan tentang kurangnya akuntabilitas, menekankan perlunya pertanggungjawaban dari negara dan perusahaan.
Pelapor Khusus untuk Air, Arrojo-Agudo, menyoroti bahwa kelaparan dan penghancuran rumah adalah bagian dari strategi perang di Gaza, dengan penggunaan air sebagai "senjata senyap." Ia menegaskan bahwa mengabaikan hukum internasional dalam aspek-aspek tersebut akan mengancam keberadaan PBB.
Rajagopal menggambarkan kehancuran di Gaza sebagai "penghancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya," mempertanyakan tujuan militer di balik tindakan tersebut. Ia menekankan bahwa jika itu adalah perang, maka seharusnya ada ukuran kemenangan, namun skala kehancurannya sulit dipahami. Ia memperkirakan bahwa upaya untuk membangun kembali Gaza bisa memakan waktu "sekitar 80 tahun" karena tingkat kerusakan dan pendudukan yang masih ada.
Berita Terkait
-
Tentara Israel yang Menemukan Jenazah Yahya Sinwar Menggambarkannya Sebagai Sosok yang "Kecil, Jelek dan Hancur"
-
Tim Forensik Israel Laporkan Hasil Otopsi Yahya Sinwar, Luka Tembak di Kepala Hingga Jari yang Dipotong
-
Aksi Nyata! Buruh Pelabuhan di Yunani Memblokir Kargo Amunisi untuk Israel: Pembunuh, Keluar dari Pelabuhan
-
Hamas Konfirmasi Kabar Kematian Yahya Sinwar, Ajukan Syarat Ini Jika Israel Ingin Sandera Bebas
-
Tegas! Lebanon Tolak Campur Tangan Iran di Perbatasan
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'