Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mempertahankan Budi Gunadi Sadikin dan dokter Dante Saksono Harbuwono sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Keduanya diketahui telah sama-sama menjabat sejak era Presiden Joko Widodo pada akhir 2020.
Keputusan Prabowo itu dapat tanggapan dari organisasi profesi PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kemenkes diharapkan melanjutkan dan membuat kebijakan yang tetap berpihak kepada masyarakat.
Selain itu, Wakil Ketua PB IDI dr. Slamet Budiarto, SH. MKes., juga mengingatkan Kemenkes agar tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.
"Harapan lain, agar Kemenkes dalam membuat kebijakan atau regulasi dengan melibatkan IDI secara aktif. Sehingga kebijakannya tidak menimbulkan kegaduhan, dan dapat diterima oleh semua pihak," kata dokter Slamet kepada Suara.com, dihubungi Rabu (23/10/2024).
Menurut dokter Slamet, kebijakan atau regulasi yang menimbulkan kegaduhan justru akan menyulitkan pemerintah dalam bekerja mewujudkan kesehatan masyarakat.
"Serta akan mengeluarkan energi yang terlalu besar, sehingga tujuan kebijakan akan sulit tercapai," tuturnya.
Diketahui, Budi Gunadi Sadikin (BGS) dan dokter Dantetelah dilantik bersama sejak era Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 2020-2024.
Keduanya menjalankan transformasi kesehatan dengan mengubah paradigma kesehatan nasional, yang semula berorientasi kuratif menjadi promotif dan preventif. Dalam transformasi kesehatan, terdapat enam hal yang menjadi fokus, yakni layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Terbaru, inisiatif-inisiatif yang diluncurkan antara lain Indonesia Clinical Research Center (INACRC), yang merupakan upaya transformasi dan reformasi agar sistem riset nasional lebih kondusif, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu pusat penelitian klinis di wilayah Asia Tenggara.
Baca Juga: Bukan Prajurit Kaleng-kaleng, Ini 3 Kandidat Ajudan Prabowo Subianto Pengganti Mayor Teddy
Berita Terkait
-
Bukan Prajurit Kaleng-kaleng, Ini 3 Kandidat Ajudan Prabowo Subianto Pengganti Mayor Teddy
-
Pembangunan Infrastruktur Megah: Sudahkah Kesejahteraan Rakyat Terpenuhi?
-
Dari Artis ke Istana: Ini Deretan Tugas Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden
-
Jejak Viral Kepala BPJPH Haikal Hassan, Ucap Oposisi Sampai Mati hingga Dipecat PA 212 dan Ditolak Ceramah di Malang!
-
Pernah Ribut Gegara Terapi Cuci Otak, Apa Reaksi IDI usai Dokter Terawan Jabat Penasihat Khusus Prabowo?
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
Terkini
-
AEON Mall Tanjung Barat Kebakaran, Pengunjung Dievakuasi, Mal Ditutup Total
-
Ditangkap KPK, Bupati Lampung Tengah Malah Goda Jurnalis yang Tanya Kasus: Kamu Cantik Hari Ini
-
Ada Korban Bencana Sumatera Masih Hilang, Pakar UGM Desak Integrasi Drone dan AI dalam Operasi SAR
-
Di Sidang, Laras Faizati Ucap Terima Kasih ke Mahfud MD, Minta Semua Aktivis Dibebaskan
-
Tangis Laras Faizati Pecah di Pengadilan, Merasa 'Diselamatkan' Saksi Ahli UI
-
KPK Umumkan 3 Tersangka Baru Kasus Pemerasan Kemnaker, Ada Nama Sesditjen Binwasnaker K3
-
Heboh 'Patungan Beli Hutan', DPR Minta Pemerintah Berbenah dan Lakukan 3 Hal Ini
-
Pakar Top UGM hingga IPB Turun Tangan Usut Banjir Sumatra, Izin Perusahaan di Ujung Tanduk
-
KPK Bongkar Aliran Dana Suap Bupati Lampung Tengah: Rp5,25 Miliar untuk Lunasi Utang Kampanye
-
Tanggapi Gerakan Patungan Beli Hutan, Anggota DPR PKS: Ini Tamparan Publik Bagi Pemerintah