Suara.com - Pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
Pernyataan Natalius Pigai itu sontak memantik perbincangan publik di media sosial. Salah satunya adalah aktivis Papua Veronica Koman.
"Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM," demikian cuitan Veronica Koman dikutip Suara.com, Selasa (22/10/2024).
Lantaran merasa janggal, pengacara sekaligus pegiat HAM itu pun mempertanyakan motif Natalius Pagai yang meminta uang Rp20 triliun setelah menjabat sebagai menteri.
Soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Pigai, Veronica Koman pun turut memberikan komentar yang cukup menohok.
"Gw sampe S2 belajar HAM belum pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!" sambung cuitan Veronica Koman.
Alasan Natalius Pigai
Terkait anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM, Natalius Pigai membeberkan alasannya.
Penjelasan terkait anggaran Rp 20 triliun itu sekaligus menjawab cuitan dari mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal yang menyebut pernyataan Natalius Pigai yang minta anggaran kementeriannya dinaikkan jadi Rp 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal.
"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 milyar menjadi 20 trilyun adalah yang hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR," tulis Dino Pati Djalal di akun X-nya dikutip, Rabu (23/10/2024).
Alasannya menurut Dino, karena kenaikan anggaran itu justru akan menghambur-hamburkan uang negara untuk program yang tidak jelas, bahkan bisa berbuntut korupsi.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi," tulis Dino mengingatkan.
Mendapat peringatan dari Dino, Natalius Pigai lantas membalas lewat cuitan di akun X-nya. Menteri asal Papua itu pun membeberkan alasan terkait permintaan kenaikan anggaran Rp 20 triliun di Kementerian HAM yang dipimpinnya.
Berita Terkait
-
Belum Kerja Malah Berulah, Analis 'Kuliti' Blunder Menteri Prabowo: Imbas dari Seleksi Kabinet Prematur!
-
Menteri HAM Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Ernest Prakasa Beri Reaksi Tak Terduga
-
Baru Jabat Menteri HAM Sudah Minta Dana Rp20 Triliun, Veronica Koman Semprot Pigai: Mau Buat Apa Lu Duit Segitu, Surem!
-
Deretan Blunder 4 Menteri Prabowo di Hari Kedua Jadi Pejabat, Siapa Saja?
-
Minta Rp20 Triliun, Natalius Pigai Mau Edukasi HAM di 80 Ribu Desa
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu