Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Kalau Publik Duga Itu Pintu-pintu Setan

Suara.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya memilih berprasangka baik terlebih dahulu soal Menteri HAM Natalius Pigai yang minta anggaran Rp20 Triliun. Sebagi pimpinan di komisi, Willy bakal mendalami hal tersebut. 

Ia mengatakan, kekinian memang Komisi XIII DPR belum bisa berkomentar banyak soal pernyataan Natalius, sebab hal itu baru sebatas wacana saja. 

"Katanya (publik) menduga-duga itu pintu setan. Saya nggak pernah menduga-duga. Kami di DPR ini tugasnyakan melakukan itu secara lebih mendalam," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

Ia mengaku masih akan menunggu penjelasan resmi dari Natalius soal pernyataannya tersebut. 

"Kita tunggu saja apa yang kemudian. Kan kadang-kadang juga ada impresi mungkin dari beliau," ujarnya. 

"Kita tunggu aja dan kita husnudzon aja apa yang akan menjadi kebutuhan beliau atau kementeriannya sudah ada sendiri," sambungnya. 

Untuk itu, pihaknya akan mendengar penjelasan langsung dari Natalius saat Komisi XIII DPR rapat bersama pada Senin pekan depan. 

"Dan tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga dibagi berdasarkan kementerian-kementeriannya. Pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia. Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya," pungkasnya. 

Jadi Sorotan

Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 Triliun, Pimpinan DPR: Kita Lihat Dulu Masuk Akal atau Tidak!

Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun. 

Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM. 

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).