Israel Mulai Krisis Tentara: Kelelahan hingga Kehilangan Pekerjaan di Tengah Perang Gaza dan Lebanon

Pada bulan Juni, Mahkamah Agung Israel memerintahkan wajib militer bagi siswa yeshiva (seminari) setelah memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat melanjutkan pengecualian tersebut "tanpa kerangka hukum yang memadai".

Partai-partai politik ultra-Ortodoks dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan kerangka kerja semacam itu sebelum pemungutan suara anggaran pada akhir tahun.

Aryeh Deri, pemimpin partai ultra-Ortodoks Sephardi Shas, mengatakan bahwa ia berharap "dapat menyelesaikan masalah wajib militer" bagi siswa seminari. 'Ringankan beban'

Sekitar 2.000 istri prajurit cadangan dari gerakan Zionis religius, yang menggabungkan gaya hidup religius dengan partisipasi militer, menandatangani surat terbuka yang meminta untuk "meringankan beban bagi mereka yang bertugas".

"Tidak ada kontradiksi antara studi Taurat dan dinas militer, keduanya berjalan beriringan," kata akademisi Tehila Elitzur, ibu dan istri seorang prajurit cadangan, kepada surat kabar Yediot Aharonot.

Enam orang yang telah menjadi sukarelawan meskipun memenuhi syarat untuk pengecualian tewas dalam pertempuran antara 22 dan 28 Oktober, termasuk seorang ayah dari 10 orang anak.

David Zenou, seorang rabi berusia 52 tahun yang bertempur selama 250 hari tahun ini, termasuk beberapa minggu di Lebanon, mengatakan: "Merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi pada negara saya, dan saya akan terus melakukannya selama saya bisa."

"Yang terpenting, jangan lupa bahwa ini adalah perang dan kita kekurangan tentara," kata ayah dari tujuh orang anak dan kakek dari enam orang cucu itu kepada AFP.

Baca Juga: Dramatis! Delegasi Eropa Diserang Gas Air Mata Saat Petik Zaitun di Tepi Barat