Suara.com - Wacana organisasi relawan Pro Joko Widodo alias Projo menjadi partai politik kembali diperbincangan publik. Rencana tersebut dikatakan akan dibahas dalam kongres Projo pada awal Desember mendatang.
Bila resmi menjadi partai politik yang ikut proses pemilu, Projo bahkan disebut punya potensi mengambil ceruk suara PDIP yang juga bekas partai Jokowi.
Akan tetapi, Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengungkapkan, bahwa tidak mudah partai baru bisa mengalahkan partai besar seperti PDIP.
"Bisa saja nanti ceruk suara PDIP bergeser ke mereka, kalau kader-kader atau ideologi partai yang diusung sama. Tapi apakah signifikan? Menurut saya tidak signifikan, karena PDIP partai besar. Di tengah badai kemarin, badai politik, di mana demokrasi kita tidak dalam keadaan yang baik saja mereka bisa jadi juara," kata Emrus saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/11/2024).
Untuk menjadi partai politik baru, Projo disarankan berani mengusung ideologi berbeda dengan partai-partai besar yang sudah eksis. Menurut Emrus, Projo sebaiknya tidak mengambil ceruk suara PDIP yang memang dikenal telah solid.
Alih-alih langsung menantang PDIP, Emrus menyarankan Projo berani mengusung visi-misi program perjuangan politik yang jauh berbeda. Misalnya, partai yang orientasi terhadap kemandirian negara serta pemberantasan korupsi.
"Misalnya bisa saja partai anti korupsi nasional. Wah, bagus sekali itu. Karena kita lihat partai-partai existing sekarang, hampir semua ada kadernya yang korupsi. Misalnya Projo ini melahirkan suatu ide dan gagasan baru, kalau ada kadernya korupsi, masih tersangka saja belum terdakwa, dipecat. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum," beber Emrus.
Dia melihat belum ada partai politik yang berani langsung memecat kadernya meski baru terindikasi korupsi. Hal itu yang bisa dimanfaatkan Projo bila serius ingin menjadi partai baru.
"Tetapi kalau mereka mengambil ceruk suara yang bersama, saya menyarankan kepada relawan Projo, jangan dirikan partai. Tapi kalau berani berbeda 100 persen, saya dukung. Banyak yang bisa kita perjuangkan," tambahnya.
Baca Juga: Resmi Dukung RK di Pilkada Jakarta, Relawan Projo Akui Diarahkan Jokowi
Berita Terkait
-
Abraham Samad Cs Minta Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, PDIP: KPK Harus Berani
-
Megawati Ngaku jadi Target Penyadapan, Yasonna PDIP: Ya Ibu Sering Bilang Begitu, Hati-hati
-
Hadir saat Semua Legislator PDIP Jalani Psikotes di Sekolah Partai, Megawati Beri Arahan Tertutup
-
Saling Tikung! RK Akui Ada Kader PDIP ke Kubunya, Balas Klaim Pembelotan di KIM Plus
-
Sebut Pj Walkot Jayapura Cawe-cawe Pilkada, Legislator PDIP Ngadu ke Mendagri Tito: Rusak Itu
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bobby Nasution Apresiasi Kafilah Sumut Raih Peringkat Tujuh Nasional STQH di Kendari
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di DPR! Polda Metro Jaya Akan Pastikan Tertib