Suara.com - Militer Israel semakin kejam saat melakukan operasi di wilayah Jalur Gaza, Palestina, pasalnya saat ini negara Zionis tersebut telah merebut hak anak-anak untuk belajar mencari ilmu.
Informasi aksi kejam yang dilakukan Israel kepada anak-anak Palestina itu disampaikan Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyerukan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza ketimbang melarang kegiatan badan PBB itu.
"Anak-anak dan pendidikan mereka seringkali luput dalam diskusi di mana para 'ahli' atau politisi membahas pengganti UNRWA," katanya.
Tanpa pendidikan, kata Lazzarini, anak-anak akan menjadi korban eksploitasi dan bahkan justru ikut berperang. Kestabilan kawasan pun tidak akan tercapai jika hak pendidikan dicabut.
"Tanpa UNRWA, nasib jutaan orang dipertaruhkan," kata dia, menegaskan.
Hingga Oktober 2023, UNRWA telah menyediakan pendidikan bagi 300 ribu anak-anak di Jalur Gaza, yang kini menjadi target serangan dan blokade Israel. Angka itu mewakili hampir separuh dari populasi anak usia sekolah di wilayah kantong Palestina tersebut.
Agresi Israel telah menyebabkan anak-anak "kehilangan tahun kedua mereka belajar," kata dia.
"UNRWA adalah satu-satunya badan PBB yang memberi layanan pendidikan langsung di sekolah-sekolah PBB," kata Lazzarini, sembari menyatakan bahwa pihaknya juga melayani 50.000 siswa di sekolah-sekolah UNRWA di Tepi Barat.
Baca Juga: Korban Banjir Dahsyat Spanyol Kembali Bertambah, 211 Orang Meninggal Dunia
Pekan lalu, 92 dari 120 anggota Parlemen Israel, Knesset, menyetujui pelarangan aktivitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan tersebut dikecam Barat dan organisasi-organisasi internasional.
Israel menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 serta menuding badan tersebut "mengajarkan terorisme dan kebencian."
UNRWA, yang bermarkas di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka netral dan hanya fokus melayani pengungsi Palestina.
Israel terus melancarkan serangan ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan gencatan senjata segera dan digugat di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan melakukan genosida.
Agresi Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 43.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 102 ribu lainnya. [Antara].
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai