Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali sosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Pada Pilpres lalu, Sirekap menjadi alat bantu berbentuk server yang akan mempermudah proses pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu.
Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan kalau Sirekap telah dilakukan sejumlah perbaikan. Sehingga sistem kerjanya diharapkan bisa lebih baik dibandingkan saat Pilpres 2024.
"Alhamdulillah sudah mengalami beberapa perbaikan setelah mendapatkan masukan termasuk dari sidang Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dan sebelum ini kami produksi kembali untuk diperbaiki. Kami melakukan beberapa kali FGD dengan para pakar agar Sirekap ini bisa lebih bermanfaat untuk keberlangsungan Pilkada 2024," kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Perubahan yang dilakukan mulai dari bentuk yang memang sangat mempengaruhi cara kerja Sirekap.
Betty menyebutkan, beberapa formulir Sirekap yang baru sudah ditambahkan marker pada kolom dan baris. Sehingga konversi bisa menjadi lebih cepat ke dalam sistem informasi situs Sirekap.
Kalkulator pada sistem dibuat lebih akurat untuk melihat karakter angka. Hal itu untuk antisipasi apabila ada kesalahan perhitungan, server akan langsung mengeluarkan tanda alert.
"Sudah ada aritematika guard, guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Lalu untuk beberapa hal yang lain, antara lain adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS. Jika apa yang dilihat mata itu berbeda dengan ada yang di form C hasilnya," tutur Betty.
Untuk daerah pedalaman yang masih kekurangan akses internet, KPU lebih mengoptimalkan penggunaan Sirekap offline dengan mengirim salinan data PDF melalui bluetooth.
Baca Juga: KPU Pede Masih Pakai Sirekap Buat Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Hal Ini
Betty mengungkapkan, KPU daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah termasuk wilayah dengan area blind spot paling banyak.
Karenanya di sana akan lebih banyak penggunaan Sirekap offline. Daripada itu, menurut Betty, tantangan lebih besar terjadi pada wilayah yang menggunakan noken.
"Ketika noken kan harus disadur ke C-hasil dan kami minta komitmen teman-teman KPU provinsi di sana agar C-hasil ini dapat terdokumentasi dan kemudian bisa masuk ke dalam server kita," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?
-
Turun ke Posko dan SMAN 3 Semarang, Ahmad Luthfi Pastikan SPMB Jateng Berjalan Lancar
-
Siapa ANH? Pria yang Ditetapkan Sebagai Tersangka karena Bawa Bom Molotov saat Demo 12 Juni
-
Peneliti UGM Tamatkan Misteri Rumah Api di Sleman: Bukan Dipicu Gas Alam atau Medan Elektromagnetik
-
BGN Tegaskan Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks
-
Saran Connie Bakrie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, Saatnya Dengar Orang-orang Berpengalaman
-
Peringatan Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II
-
DPR Khawatir Stok Pertalite Jebol Akibat Migrasi Pengguna Pertamax
-
Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari
-
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Beri Jempol Tapi Kasih Catatan Penting Ini