Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali sosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Pada Pilpres lalu, Sirekap menjadi alat bantu berbentuk server yang akan mempermudah proses pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu.
Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan kalau Sirekap telah dilakukan sejumlah perbaikan. Sehingga sistem kerjanya diharapkan bisa lebih baik dibandingkan saat Pilpres 2024.
"Alhamdulillah sudah mengalami beberapa perbaikan setelah mendapatkan masukan termasuk dari sidang Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dan sebelum ini kami produksi kembali untuk diperbaiki. Kami melakukan beberapa kali FGD dengan para pakar agar Sirekap ini bisa lebih bermanfaat untuk keberlangsungan Pilkada 2024," kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Perubahan yang dilakukan mulai dari bentuk yang memang sangat mempengaruhi cara kerja Sirekap.
Betty menyebutkan, beberapa formulir Sirekap yang baru sudah ditambahkan marker pada kolom dan baris. Sehingga konversi bisa menjadi lebih cepat ke dalam sistem informasi situs Sirekap.
Kalkulator pada sistem dibuat lebih akurat untuk melihat karakter angka. Hal itu untuk antisipasi apabila ada kesalahan perhitungan, server akan langsung mengeluarkan tanda alert.
"Sudah ada aritematika guard, guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Lalu untuk beberapa hal yang lain, antara lain adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS. Jika apa yang dilihat mata itu berbeda dengan ada yang di form C hasilnya," tutur Betty.
Untuk daerah pedalaman yang masih kekurangan akses internet, KPU lebih mengoptimalkan penggunaan Sirekap offline dengan mengirim salinan data PDF melalui bluetooth.
Baca Juga: KPU Pede Masih Pakai Sirekap Buat Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Hal Ini
Betty mengungkapkan, KPU daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah termasuk wilayah dengan area blind spot paling banyak.
Karenanya di sana akan lebih banyak penggunaan Sirekap offline. Daripada itu, menurut Betty, tantangan lebih besar terjadi pada wilayah yang menggunakan noken.
"Ketika noken kan harus disadur ke C-hasil dan kami minta komitmen teman-teman KPU provinsi di sana agar C-hasil ini dapat terdokumentasi dan kemudian bisa masuk ke dalam server kita," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026