Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali sosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Pada Pilpres lalu, Sirekap menjadi alat bantu berbentuk server yang akan mempermudah proses pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu.
Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan kalau Sirekap telah dilakukan sejumlah perbaikan. Sehingga sistem kerjanya diharapkan bisa lebih baik dibandingkan saat Pilpres 2024.
"Alhamdulillah sudah mengalami beberapa perbaikan setelah mendapatkan masukan termasuk dari sidang Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dan sebelum ini kami produksi kembali untuk diperbaiki. Kami melakukan beberapa kali FGD dengan para pakar agar Sirekap ini bisa lebih bermanfaat untuk keberlangsungan Pilkada 2024," kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Perubahan yang dilakukan mulai dari bentuk yang memang sangat mempengaruhi cara kerja Sirekap.
Betty menyebutkan, beberapa formulir Sirekap yang baru sudah ditambahkan marker pada kolom dan baris. Sehingga konversi bisa menjadi lebih cepat ke dalam sistem informasi situs Sirekap.
Kalkulator pada sistem dibuat lebih akurat untuk melihat karakter angka. Hal itu untuk antisipasi apabila ada kesalahan perhitungan, server akan langsung mengeluarkan tanda alert.
"Sudah ada aritematika guard, guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Lalu untuk beberapa hal yang lain, antara lain adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS. Jika apa yang dilihat mata itu berbeda dengan ada yang di form C hasilnya," tutur Betty.
Untuk daerah pedalaman yang masih kekurangan akses internet, KPU lebih mengoptimalkan penggunaan Sirekap offline dengan mengirim salinan data PDF melalui bluetooth.
Baca Juga: KPU Pede Masih Pakai Sirekap Buat Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Hal Ini
Betty mengungkapkan, KPU daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah termasuk wilayah dengan area blind spot paling banyak.
Karenanya di sana akan lebih banyak penggunaan Sirekap offline. Daripada itu, menurut Betty, tantangan lebih besar terjadi pada wilayah yang menggunakan noken.
"Ketika noken kan harus disadur ke C-hasil dan kami minta komitmen teman-teman KPU provinsi di sana agar C-hasil ini dapat terdokumentasi dan kemudian bisa masuk ke dalam server kita," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?