Suara.com - Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menanggapi rencana DPR yang bakal melakukan fit and proper tes terhadap 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang diajukan Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Menurutnya, DPR mesti memperhatikan latar belakang dan rekam jejak Capim KPK agar tidak ada potensi pelanggaran sebagaimana yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Sebab, Praswad menilai bahwa salah satu faktor kehancuran KPK dalam lima tahun terakhir ialah pimpinan KPK dengan rekam jejak buruk yang dipilih oleh DPR.
“Pada 2019 Firli Bahuri catatan potensi pelanggaran etiknya lengkap namun tetap dipilih. Akhirnya, tidak mengagetkan ketika terpilih, hanya dalam hitungan bulan, sudah melakukan pelanggaran etik pertama,” kata Praswad kepada wartawan, Senin (11/11/2024).
Untuk itu, dia menilai rekam jejak menjadi hal penting yang seharusnya diperhatikan DPR saat melakukan fit and proper test terhadap capim KPK.
Selain itu, dia menyebut independensi capim KPK juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan agar lembaga antirasuah tidak menjadi alat politik.
“Publik sudah lelah melihat KPK menjadi alat bargain dan alat gebuk politik. Ketika KPK sibuk melakukan hal tersebut maka kerja tidak akan dilakukan secara sungguh-sungguh,” ujar Praswad.
“Kalau soal kapasitas, KPK sudah memiliki resources yang kuat dan profesional. Indepedensi dan rekam jejak integritas adalah persoalan nyata hari ini,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia menegaskan DPR dan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan publik yang mengharapkan pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Yusril Sebut Prabowo Setujui Capim KPK dan Calon Dewas yang Diajukan Jokowi, Ini Nama-namanya
Terlebih, Prabowo sudah menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, Praswad berharap agar hal itu tidak hanya menjadi retorika semata.
“Pemilihan Pimpinan KPK ini adalah bukti nyata dan kongkrit apabila ingin mengembalikan kerja pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Saatnya pesan kesungguhan disampaikan ke publik melalui tindakan konkret,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan