Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko pengaduan masyarakat di Istana Wapres di Jakarta. Layanan itu disebut dengan "Lapor Mas Wapres" di mana masyarakat boleh mengadukan persoalan apa pun dengan datang langsung ke Istana atau melalui pesan.
Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI, Sapto Harjono mengatakan, sebenarnya pihak Setwapres membatasi 50 aduan untuk hari pertama ini. Hal ini berdasarkan kapasitas posko dan kemampuan melayani pengadu dari pukul 08.00 WIB sampai selesai.
Namun kenyataannya, jumlah laporan yang diterima oleh posko hari pertama mencapai 55 aduan.
Sapto menjelaskan, setelah menerima aduan, petugas akan mengkaji permasalahan yang disampaikan beserta dokumen penunjangnya. Nantinya, aspirasi yang disampaikan bakal ditindaklanjuti ke kementerian atau lembaga terkait. Warga yang hendak mengadu bisa memantau aduannya lewat WhatsApp dan akan diberikan laporan paling lambat 14 hari kerja.
Sementara itu, pada hari pertama pelaksanaannya layanan tersebut, Gibran sendiri tak hadir di lokasi.
Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Pranggono Dwianto mengatakan, kemungkinan Gibran akan datang ke posko ke aduan di lain hari. Namun, Gibran akan meninjau layanan ini secara mendadak.
Menurut Pranggono, pihaknya akan terus bersiaga jika sewaktu-waktu Gibran datang ke lokasi aduan.
Layanan pengaduan yang dicetus Gibran itu mirip dengan programnya ketika menjabat sebagai Walikota Solo juga serupa dengan posko pengaduan di Balai Kota Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Berikut perbandingan kedua layanan pengaduan langsung tersebut.
Layanan "Lapor Mas Wali" di Solo
Gibran sebelumnya juga membuat layanan "Lapor Mas Wali" ketika menjabat sebagai Walikota Solo.
Bedanya, layanan tersebut hanya bisa disampaikan secara tertulis melalui pengiriman pesan ke nomor WhatsApp (WA) 081225067171 atau melalui akun Instagram @gibran_rakabuming, Twitter @Gibran_tweet, dan situs Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).
Layanan tersebut berfungsi selama 24 jam untuk mengakomodasi aduan masyarakat akan problem yang dialami di wilayah. Dari data Diskominfo SP Kota Solo, tercacat dalam triwulan ketiga 2022 pada Juli, Agustus, dan September, terdapat 2.585 aduan terbanyak.
Rincian yang masuk ke organisasi perangkat daerah (OPD), lima teratas yakni pertama, Dinas Sosial 446 aduan masuk; kedua, Dinas Perhubungan (Dishub) 207 aduan; ketiga, Dinas Pendidikan (Disdik) 194 aduan; keempat, Dinas Kesehatan (Dinkes) 171 aduan; dan kelima, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) 154 aduan.
Namun tidak ada laporan mengenai sejauh mana pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti.
Berita Terkait
-
Total 55 Pelapor di Hari Pertama Gibran Buka Posko "Lapor Mas Wapres", Setwapres Tak Beberkan Detail Laporan Masyarakat
-
Mahfud MD Bongkar Kisah Prabowo Bagi-bagi Duit usai Marahi Anak Buah: Prajurit Kopassus Malah Ingin Ditempeleng Beliau
-
Sebut Kasus Tom Lembong Membingungkan, Mahfud MD: Kasihan Dia Gak Dapat Apa-apa
-
Buka Layanan Pengaduan Masyarakat ke Istana Wapres, Gibran Diskakmat Netizen: Aksi Kamisan Respons Dulu Woi!
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun