Suara.com - Kekuatan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden dinilai memiliki kekuasaan yang terlalu dominan.
Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDIP Aria Bima menyebutkan, kekuasaan Presiden yang besar bisa menggeser demokrasi menjadi alat lain yang berorientasi terhadap kepentingan elit ketimbang rakyat.
Aria mengatakan dominasi eksekutif tersebut mengarah terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali meminggirkan peran masyarakat sipil sebagai pengisi ruang publik serta kontrol sosial.
"Faktanya kekuasaan Presiden ini sangat besar. Saya di lapangan politik melihat bahwa besarnya kekuasaan Presiden, terutama kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, dengan kekuasaan yang besar itulah kemudian bisa atau mudah menggeser demokrasi ke alat lain," kata Aria saat acara seminar Kagama 'Prospek Demokrasi Indonesia' di Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Pergeseran demokrasi yang dia maksud bisa jadi menimbulkan warna oligarki yang tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, atau juga ketidakmampuan presiden dalam memanfaatkan kekuasaan tanpa batas.
Salah satu sikap dominasi Presiden Prabowo Subianto dalam kekuasaan itu kata dia, terlihat ketika dia secara terang-terangan menyampaikan dukungan terhadap cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Aria mendapati adanya kontradiksi pada pernyataan Prabowo yang berkali-kali berjanji tidak akan terlibat dalam pilkada.
"Pak Prabowo yang tiga kali bicara tentang independensi, kemudian mendukung cagub Jawa Tengah, itu gak bisa dirumuskan dalam kontes demokrasi saat ini," kritiknya.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sekalipun Presiden sebagai kepala negara tetapi harus ada pembatas agar tidak bertindak semaunya sesuai keinginan pribadinya.
Baca Juga: Bocorkan Hasil Lawatan Prabowo ke China, KSAL Sebut Ada Rencana Pembelian Alutsista
"Ini adalah hal yang penting untuk kita cermati bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada presiden harus ada hal yang menahan, terutama dari diri seorang presiden untuk tidak maksimalkan kekuasaan yang dimilikinya," tegas Aria.
Berita Terkait
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
-
Prabowo Terang-terangan Dukung Ahmad Luthfi di Jateng, Refly Harun: Jangan Cawe-cawe Kayak Jokowi
-
Netizen Malaysia Kritik Adab Presiden Prabowo Saat Telepon Donald Trump: Hormat Berlebihan
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba