Suara.com - Kekuatan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, dinilai memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyebut, kekuasaan Presiden yang besar bisa menggeser demokrasi menjadi alat lain yang berorientasi pada kepentingan elite ketimbang rakyat.
Menurut Aria Bima, bahwa dominasi eksekutif tersebut mengarah terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali meminggirkan peran masyarakat sipil sebagai pengisi ruang publik serta kontrol sosial.
"Faktanya kekuasaan Presiden ini sangat besar. Saya di lapangan politik melihat bahwa besarnya kekuasaan Presiden, terutama kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, dengan kekuasaan yang besar itulah kemudian bisa atau mudah menggeser demokrasi ke alat lain," kata Aria saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Pergeseran demokrasi yang dia maksud bisa jadi menimbulkan warna oligarki yang tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, atau juga ketidakmampuan presiden dalam memanfaatkan kekuasaan tanpa batas.
Salah satu sikap dominasi Prabowo dalam kekuasaan itu terlihat ketika dia secara terang-terangan menyampaikan dukungan terhadap cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Aria mendapati adanya kontradiksi pada pernyataan Prabowo yang berkali-kali berjanji tidak akan terlibat dalam pilkada.
"Pak Prabowo yang tiga kali bicara tentang independensi, kemudian mendukung cagub Jawa Tengah, itu gak bisa dirumuskan dalam konteks demokrasi saat ini," kritiknya.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sekalipun Presiden sebagai kepala negara tetapi harus ada pembatas agar tidak bertindak semaunya sesuai keinginan pribadinya.
"Ini adalah hal yang penting untuk kita cermati bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada presiden harus ada hal yang menahan, terutama dari diri seorang presiden untuk tidak maksimalkan kekuasaan yang dimilikinya," tegas Aria.
Baca Juga: Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
-
Aria Bima Sebut DPR Hampir Tak Bisa Kritik Pemerintah: 80 Persen Isinya Bagian Kekuasaan
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?