Suara.com - Kekuatan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, dinilai memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyebut, kekuasaan Presiden yang besar bisa menggeser demokrasi menjadi alat lain yang berorientasi pada kepentingan elite ketimbang rakyat.
Menurut Aria Bima, bahwa dominasi eksekutif tersebut mengarah terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali meminggirkan peran masyarakat sipil sebagai pengisi ruang publik serta kontrol sosial.
"Faktanya kekuasaan Presiden ini sangat besar. Saya di lapangan politik melihat bahwa besarnya kekuasaan Presiden, terutama kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, dengan kekuasaan yang besar itulah kemudian bisa atau mudah menggeser demokrasi ke alat lain," kata Aria saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Pergeseran demokrasi yang dia maksud bisa jadi menimbulkan warna oligarki yang tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, atau juga ketidakmampuan presiden dalam memanfaatkan kekuasaan tanpa batas.
Salah satu sikap dominasi Prabowo dalam kekuasaan itu terlihat ketika dia secara terang-terangan menyampaikan dukungan terhadap cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Aria mendapati adanya kontradiksi pada pernyataan Prabowo yang berkali-kali berjanji tidak akan terlibat dalam pilkada.
"Pak Prabowo yang tiga kali bicara tentang independensi, kemudian mendukung cagub Jawa Tengah, itu gak bisa dirumuskan dalam konteks demokrasi saat ini," kritiknya.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sekalipun Presiden sebagai kepala negara tetapi harus ada pembatas agar tidak bertindak semaunya sesuai keinginan pribadinya.
"Ini adalah hal yang penting untuk kita cermati bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada presiden harus ada hal yang menahan, terutama dari diri seorang presiden untuk tidak maksimalkan kekuasaan yang dimilikinya," tegas Aria.
Baca Juga: Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
-
Aria Bima Sebut DPR Hampir Tak Bisa Kritik Pemerintah: 80 Persen Isinya Bagian Kekuasaan
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!