Suara.com - Kekuatan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, dinilai memiliki kekuasaan yang terlalu dominan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyebut, kekuasaan Presiden yang besar bisa menggeser demokrasi menjadi alat lain yang berorientasi pada kepentingan elite ketimbang rakyat.
Menurut Aria Bima, bahwa dominasi eksekutif tersebut mengarah terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, dan sering kali meminggirkan peran masyarakat sipil sebagai pengisi ruang publik serta kontrol sosial.
"Faktanya kekuasaan Presiden ini sangat besar. Saya di lapangan politik melihat bahwa besarnya kekuasaan Presiden, terutama kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, dengan kekuasaan yang besar itulah kemudian bisa atau mudah menggeser demokrasi ke alat lain," kata Aria saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Pergeseran demokrasi yang dia maksud bisa jadi menimbulkan warna oligarki yang tidak berorientasi terhadap kepentingan rakyat, atau juga ketidakmampuan presiden dalam memanfaatkan kekuasaan tanpa batas.
Salah satu sikap dominasi Prabowo dalam kekuasaan itu terlihat ketika dia secara terang-terangan menyampaikan dukungan terhadap cagub-cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Aria mendapati adanya kontradiksi pada pernyataan Prabowo yang berkali-kali berjanji tidak akan terlibat dalam pilkada.
"Pak Prabowo yang tiga kali bicara tentang independensi, kemudian mendukung cagub Jawa Tengah, itu gak bisa dirumuskan dalam konteks demokrasi saat ini," kritiknya.
Politisi PDIP itu menyebutkan, sekalipun Presiden sebagai kepala negara tetapi harus ada pembatas agar tidak bertindak semaunya sesuai keinginan pribadinya.
"Ini adalah hal yang penting untuk kita cermati bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada presiden harus ada hal yang menahan, terutama dari diri seorang presiden untuk tidak maksimalkan kekuasaan yang dimilikinya," tegas Aria.
Baca Juga: Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
-
Aria Bima Sebut DPR Hampir Tak Bisa Kritik Pemerintah: 80 Persen Isinya Bagian Kekuasaan
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Apa Agama Rahayu Saraswati? Ternyata Beda Keyakinan dengan Prabowo
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?