Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena banyak kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi.
“PRABOWO SAMPAIKAN: DANA DESA LEBIH BAIK DISTOP, SEBAB KADES BANYAK YANG KORUPSI.” narasi dalam unggahan tersebut.
Hingga Selasa, unggahan tersebut telah ditonton 3,6 juta kali dan dibagikan ulang di berbagai platform, termasuk X dan YouTube.
Namun, benarkah Prabowo Subianto akan menghapus dana Desa?
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran ang dikutip melalui ANTARA, informasi tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut adalah milik ANTARAFOTO, yang diambil saat Prabowo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2023 di Balairung Universitas Jambi, Jambi, pada 26 Juli 2023.
Dalam pidatonya, Prabowo, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah menyampaikan pernyataan untuk menghentikan dana desa.
Sebaliknya, Prabowo mengimbau seluruh kepala desa untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat demi kesejahteraan bersama. Berita lengkap mengenai acara ini dapat dilihat dalam laporan ANTARA berjudul “Prabowo hadiri Rakernas APDESI minta kades tingkatkan kerja sama.”
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto mengenai penghentian dana desa. Bahkan, dalam kampanye politiknya pada Januari lalu, Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana desa dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp5 miliar per desa. Ini menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan desa melalui pendanaan yang memadai.
Kesimpulan
Klaim yang menyebutkan Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena dugaan korupsi kepala desa adalah hoaks. Informasi tersebut menyesatkan dan tidak didukung oleh bukti yang valid.
Baca Juga: Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
Berita Terkait
-
Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
-
Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kasus Yurizal dan Pelajaran Besar tentang Empati Tenaga Kesehatan di Era Media Sosial
-
3 Mantan Pejabat Ditjen Bea Cukai Dicecar Soal Dugaan Suap Impor Barang
-
Ada Lex Specialist Dalam RUU PA: Penyitaan Aset Sebelum Persidangan Pokok Perlu Diuji
-
Raih 106 Juta Views, I Will Find You Masuk Top 10 Serial Populer di Netflix
-
Polda Jateng Tangkap Mahasiswa Penyebar Konten Pornografi Berbasis Deepfake
-
Nasdem Tolak Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ingatkan Risiko Konsentrasi Kekuasaan
-
Pemerintah Kebut MBG di Daerah 3T, Target Papua hingga Maluku Tuntas Pekan Ini
-
4 Awak Terluka dalam Serangan Terhadap Kapal di Laut Hitam
-
Wapres AS: Ada Orang Iran yang Radikal Ingin Perang Berlanjut
-
Raja Juli Antoni dari Partai Apa? Ini Rekam Jejaknya di Politik