Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena banyak kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi.
“PRABOWO SAMPAIKAN: DANA DESA LEBIH BAIK DISTOP, SEBAB KADES BANYAK YANG KORUPSI.” narasi dalam unggahan tersebut.
Hingga Selasa, unggahan tersebut telah ditonton 3,6 juta kali dan dibagikan ulang di berbagai platform, termasuk X dan YouTube.
Namun, benarkah Prabowo Subianto akan menghapus dana Desa?
Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran ang dikutip melalui ANTARA, informasi tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut adalah milik ANTARAFOTO, yang diambil saat Prabowo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2023 di Balairung Universitas Jambi, Jambi, pada 26 Juli 2023.
Dalam pidatonya, Prabowo, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah menyampaikan pernyataan untuk menghentikan dana desa.
Sebaliknya, Prabowo mengimbau seluruh kepala desa untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat demi kesejahteraan bersama. Berita lengkap mengenai acara ini dapat dilihat dalam laporan ANTARA berjudul “Prabowo hadiri Rakernas APDESI minta kades tingkatkan kerja sama.”
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto mengenai penghentian dana desa. Bahkan, dalam kampanye politiknya pada Januari lalu, Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana desa dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp5 miliar per desa. Ini menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan desa melalui pendanaan yang memadai.
Kesimpulan
Klaim yang menyebutkan Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena dugaan korupsi kepala desa adalah hoaks. Informasi tersebut menyesatkan dan tidak didukung oleh bukti yang valid.
Baca Juga: Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
Berita Terkait
-
Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
-
Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Pakar Ingatkan Pentingnya Kontrak Ketat & Asuransi
-
Sudah Jadi Seskab, Adab Mayor Teddy Tampik Tangan Paspampres China Tuai Pro-Kontra
-
Prabowo Ucapkan Selamat pada Trump, Singgung soal Upaya Pembunuhan
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta
-
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan di KPK Hari Ini
-
Imigrasi Dalami Penyerangan 15 WNA China Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum di Tambang Emas Kalbar
-
Pemprov DKI Jamin Relokasi Cepat untuk 121 Pedagang Kramat Jati
-
Roy Suryo Makin Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu Usai Lihat Langsung: Pegang Saja Tidak Boleh!
-
Pakar UGM: Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Harus Dibangun di Zona Aman
-
Bayar Mahal Setara Gaji Bulanan, Penggemar Lionel Messi Mengamuk di Stadion Salt Lake India