Suara.com - Sebanyak 88 anggota dewan legislatif dari Partai Demokrat mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memanfaatkan masa akhir jabatannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, seperti yang tercantum dalam surat terbuka yang dirilis pada Kamis (14/11).
Dalam surat yang dikirim pada 29 Oktober, para legislator tersebut meminta Biden untuk memberikan sanksi kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Mereka menilai bahwa Smotrich dan Ben-Gvir mendorong kebijakan yang memfasilitasi kekerasan oleh pemukim Israel, melemahkan Otoritas Palestina, dan mendukung aneksasi baik secara de facto maupun de jure, serta mengganggu stabilitas di Tepi Barat.
"Dengan pejabat radikal dalam pemerintahan Netanyahu yang terus membiarkan kekerasan pemukim dan menerapkan kebijakan aneksasi, jelas bahwa sanksi tambahan sangat diperlukan,” tulis para anggota DPR dan Senat tersebut.
“Mereka yang berperan penting dalam mengacaukan Tepi Barat, yang berpotensi mengancam keamanan Israel dan kawasan serta keamanan nasional AS, harus dimintai pertanggungjawaban secara langsung."
"Pesan bahwa tindakan ini tidak dapat diterima, termasuk oleh para pemimpin Israel, harus disampaikan,” imbuh surat tersebut.
Meskipun menekankan bahwa Israel adalah sekutu AS yang "terdekat dan paling setia" di Timur Tengah, para anggota parlemen tetap berkomitmen untuk memastikan keamanan jangka panjang Israel, termasuk melalui dukungan terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan.
“Kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, yang didorong oleh organisasi eksternal serta pejabat ekstremis dalam pemerintahan Netanyahu, mengancam keamanan strategis jangka panjang bagi Israel dan kawasan,” demikian bunyi surat mereka.
Situasi semakin tegang di kawasan pendudukan Tepi Barat akibat konflik besar yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang telah merenggut lebih dari 43.700 jiwa, mayoritas wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.
Baca Juga: HRW Sebut Pengusiran Warga Palestina oleh Israel sebagai Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 783 warga Palestina di Tepi Barat telah tewas dan lebih dari 6.300 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah yang diduduki tersebut.
Pada Juli, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel yang berlangsung selama beberapa dekade atas tanah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan seluruh permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berita Terkait
-
PBB: Aksi Israel di Gaza Berciri Genosida, Gunakan Kelaparan Sebagai Senjata
-
PBB: Krisis Kemanusiaan Gaza Memuncak, Israel Dituding Langgar Hukum Internasional
-
Tegang! Iran Tolak Tekanan Barat Soal Nuklir
-
HRW Sebut Pengusiran Warga Palestina oleh Israel sebagai Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
-
Libatkan Donald Trump, Israel Berupaya Capai Kesepakatan Gencatan Senjata di Lebanon
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik