Suara.com - Sebanyak 88 anggota dewan legislatif dari Partai Demokrat mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memanfaatkan masa akhir jabatannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, seperti yang tercantum dalam surat terbuka yang dirilis pada Kamis (14/11).
Dalam surat yang dikirim pada 29 Oktober, para legislator tersebut meminta Biden untuk memberikan sanksi kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Mereka menilai bahwa Smotrich dan Ben-Gvir mendorong kebijakan yang memfasilitasi kekerasan oleh pemukim Israel, melemahkan Otoritas Palestina, dan mendukung aneksasi baik secara de facto maupun de jure, serta mengganggu stabilitas di Tepi Barat.
"Dengan pejabat radikal dalam pemerintahan Netanyahu yang terus membiarkan kekerasan pemukim dan menerapkan kebijakan aneksasi, jelas bahwa sanksi tambahan sangat diperlukan,” tulis para anggota DPR dan Senat tersebut.
“Mereka yang berperan penting dalam mengacaukan Tepi Barat, yang berpotensi mengancam keamanan Israel dan kawasan serta keamanan nasional AS, harus dimintai pertanggungjawaban secara langsung."
"Pesan bahwa tindakan ini tidak dapat diterima, termasuk oleh para pemimpin Israel, harus disampaikan,” imbuh surat tersebut.
Meskipun menekankan bahwa Israel adalah sekutu AS yang "terdekat dan paling setia" di Timur Tengah, para anggota parlemen tetap berkomitmen untuk memastikan keamanan jangka panjang Israel, termasuk melalui dukungan terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan.
“Kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, yang didorong oleh organisasi eksternal serta pejabat ekstremis dalam pemerintahan Netanyahu, mengancam keamanan strategis jangka panjang bagi Israel dan kawasan,” demikian bunyi surat mereka.
Situasi semakin tegang di kawasan pendudukan Tepi Barat akibat konflik besar yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang telah merenggut lebih dari 43.700 jiwa, mayoritas wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.
Baca Juga: HRW Sebut Pengusiran Warga Palestina oleh Israel sebagai Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 783 warga Palestina di Tepi Barat telah tewas dan lebih dari 6.300 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah yang diduduki tersebut.
Pada Juli, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel yang berlangsung selama beberapa dekade atas tanah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan seluruh permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berita Terkait
-
PBB: Aksi Israel di Gaza Berciri Genosida, Gunakan Kelaparan Sebagai Senjata
-
PBB: Krisis Kemanusiaan Gaza Memuncak, Israel Dituding Langgar Hukum Internasional
-
Tegang! Iran Tolak Tekanan Barat Soal Nuklir
-
HRW Sebut Pengusiran Warga Palestina oleh Israel sebagai Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
-
Libatkan Donald Trump, Israel Berupaya Capai Kesepakatan Gencatan Senjata di Lebanon
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik