Suara.com - Laporan terbaru yang dirilis pada Kamis (14/11) oleh Komite Khusus PBB yang menyelidiki praktik Israel di Gaza menyatakan bahwa tindakan militer Israel mencerminkan karakteristik genosida.
Komite tersebut menuduh Israel sengaja menciptakan kondisi yang mengancam kehidupan warga Palestina, termasuk menerapkan kelaparan sebagai metode perang.
"Sejak awal konflik, para pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang menghilangkan kebutuhan dasar warga Palestina untuk bertahan hidup—seperti makanan, air, dan bahan bakar," ungkap komite tersebut.
Israel juga dilaporkan secara sistematis menghalangi bantuan kemanusiaan guna memanfaatkan pasokan krusial untuk kepentingan politik dan militer.
Laporan itu mencatat dampak menghancurkan dari pengepungan serta kampanye bom Israel yang berlanjut sejak Oktober 2023 hingga Juli 2024.
Ditegaskan pula bagaimana kehancuran infrastruktur Gaza—termasuk sistem air, sanitasi, dan makanan—telah memicu bencana kemanusiaan. "Dengan merusak sistem vital ini dan mencemari lingkungan, Israel telah menciptakan situasi krisis yang mematikan yang akan membahayakan generasi mendatang," tambah komite.
Laporan tersebut juga menyampaikan keprihatinan mengenai penggunaan sistem penargetan canggih dengan kecerdasan buatan dalam operasi militer Israel, yang dianggap menyebabkan korban sipil yang tidak proporsional, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.
"Penggunaan penargetan berbasis AI oleh militer Israel, dengan pengawasan manusia yang minimal dan penggunaan bom berat, memperlihatkan kurangnya perhatian Israel terhadap kewajibannya untuk membedakan antara warga sipil dan kombatan," kata komite.
Kritik juga diarahkan pada sensor media Israel dan penekanan terhadap perbedaan pendapat, serta serangan terhadap organisasi PBB dan pekerja kemanusiaan.
Baca Juga: Turki Kecam Rencana Aneksasi Tepi Barat Israel: "Tujuan Akhirnya Menguasai Palestina!"
Komite tersebut mendesak pertanggungjawaban internasional, meminta anggota PBB untuk menghentikan dukungan terhadap tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat.
“Kegagalan untuk mengambil tindakan ini merusak dasar sistem hukum internasional dan menciptakan preseden berbahaya, yang memungkinkan kekejaman berlanjut tanpa konsekuensi,” tegas komite.
Temuan ini dijadwalkan akan dipresentasikan di Majelis Umum PBB pada hari Senin mendatang, sementara Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang telah mengakibatkan lebih dari 43.700 orang tewas dan sekitar 103.000 lainnya terluka, menjadikan wilayah tersebut hampir tak layak huni.
Israel kini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait perang yang mematikan di Gaza.
Berita Terkait
-
PBB: Krisis Kemanusiaan Gaza Memuncak, Israel Dituding Langgar Hukum Internasional
-
HRW Sebut Pengusiran Warga Palestina oleh Israel sebagai Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
-
Libatkan Donald Trump, Israel Berupaya Capai Kesepakatan Gencatan Senjata di Lebanon
-
Soroti Konflik di Timur Tengah, Prabowo ke Menlu AS: Bagaimana dengan Palestina, Apakah Anda Bisa Lakukan Sesuatu?
-
Turki Kecam Rencana Aneksasi Tepi Barat Israel: "Tujuan Akhirnya Menguasai Palestina!"
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?