Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak perlu lagi aktif dalam politik praktis, terutama secara terang-terangan beri dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu dalam kontestasi Pilkada 2024.
Sebagai mantan presiden, Jokowi disarankan sebaiknya menjadi guru bangsa bagi semua politisi maupun pejabat negara tanpa berpihak ke mana pun.
"Jokowi, sekalipun dia sudah tidak Presiden, sejatinya dia akan menjadi guru bangsa. Bukan menjadi politisi pragmatis. Politisi pragmatis kan dukung-mendukung. Nah, sebaiknya juga Jokowi tidak memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat di manapun di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jawa Tengah," kata Komunikasi politik dari Gogo Bangun Negeri (GBN) Emrus Sihombing saat dihubungi Suara.com, Senin (18/11/2024).
Sebagai guru bangsa, lanjut Emrus, Jokowi seharusnya bisa memberikan berbagai masukan terkait berjalannya demokrasi kedaulatan rakyat. Kalau pun ingin berpendapat disarankan tidak mengarah terhadap dukungan salah satu kandidat, melainkan mengarah terhadap kualitas demokrasi.
Emrus pun menyoroti dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah di mana peran Jokowi nampak jelas terlihat mendukung paslon yang juga didukung oleh partai Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih meminta rakyat untuk ikut memilih paslon dukungan mereka, Jokowi seharusnya bisa mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sesuai dengan hati nurani mereka.
"Jangan sampai ada pernyataan langsung, tidak langsung memberikan, seolah-olah memberikan dukungan kepada salah satu kandidat," katanya.
Jokowi juga punya moral politik yang harusnya dijaga sebagai mantan presiden. Dengan begitu, kepala daerah yang dilahirkan dalam proses Pilkada serentak juga benar-benar atas kehendak rakyat berdasar melihat program dan visi misi para kandidatnya.
"Biarkanlah para kandidat itu berkompetisi atas dasar misi, visi, program, dan sosok kepemimpinan. Supaya lahirlah pemimpin di rakyat itu pemimpin yang dikendaki rakyat. Bukan pemimpin yang di-endorse oleh para pegawai atau presiden yang sedang berkuasa maupun yang tidak berkuasa," tambah Emrus.
Baca Juga: RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
Berita Terkait
-
RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
-
Tanggal Merah Pilkada 2024: 27 November Libur atau Tidak?
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Jokowi Disindir Post Power Syndrome, Dinilai Tak Mau Lepas dari Panggung Politik
-
Kitab Anti Bodoh: Menjadi Pemilih Cerdas Tanpa Cacat Logika
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist