Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak perlu lagi aktif dalam politik praktis, terutama secara terang-terangan beri dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu dalam kontestasi Pilkada 2024.
Sebagai mantan presiden, Jokowi disarankan sebaiknya menjadi guru bangsa bagi semua politisi maupun pejabat negara tanpa berpihak ke mana pun.
"Jokowi, sekalipun dia sudah tidak Presiden, sejatinya dia akan menjadi guru bangsa. Bukan menjadi politisi pragmatis. Politisi pragmatis kan dukung-mendukung. Nah, sebaiknya juga Jokowi tidak memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat di manapun di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jawa Tengah," kata Komunikasi politik dari Gogo Bangun Negeri (GBN) Emrus Sihombing saat dihubungi Suara.com, Senin (18/11/2024).
Sebagai guru bangsa, lanjut Emrus, Jokowi seharusnya bisa memberikan berbagai masukan terkait berjalannya demokrasi kedaulatan rakyat. Kalau pun ingin berpendapat disarankan tidak mengarah terhadap dukungan salah satu kandidat, melainkan mengarah terhadap kualitas demokrasi.
Emrus pun menyoroti dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah di mana peran Jokowi nampak jelas terlihat mendukung paslon yang juga didukung oleh partai Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih meminta rakyat untuk ikut memilih paslon dukungan mereka, Jokowi seharusnya bisa mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sesuai dengan hati nurani mereka.
"Jangan sampai ada pernyataan langsung, tidak langsung memberikan, seolah-olah memberikan dukungan kepada salah satu kandidat," katanya.
Jokowi juga punya moral politik yang harusnya dijaga sebagai mantan presiden. Dengan begitu, kepala daerah yang dilahirkan dalam proses Pilkada serentak juga benar-benar atas kehendak rakyat berdasar melihat program dan visi misi para kandidatnya.
"Biarkanlah para kandidat itu berkompetisi atas dasar misi, visi, program, dan sosok kepemimpinan. Supaya lahirlah pemimpin di rakyat itu pemimpin yang dikendaki rakyat. Bukan pemimpin yang di-endorse oleh para pegawai atau presiden yang sedang berkuasa maupun yang tidak berkuasa," tambah Emrus.
Baca Juga: RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
Berita Terkait
-
RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
-
Tanggal Merah Pilkada 2024: 27 November Libur atau Tidak?
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Jokowi Disindir Post Power Syndrome, Dinilai Tak Mau Lepas dari Panggung Politik
-
Kitab Anti Bodoh: Menjadi Pemilih Cerdas Tanpa Cacat Logika
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?