Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak perlu lagi aktif dalam politik praktis, terutama secara terang-terangan beri dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu dalam kontestasi Pilkada 2024.
Sebagai mantan presiden, Jokowi disarankan sebaiknya menjadi guru bangsa bagi semua politisi maupun pejabat negara tanpa berpihak ke mana pun.
"Jokowi, sekalipun dia sudah tidak Presiden, sejatinya dia akan menjadi guru bangsa. Bukan menjadi politisi pragmatis. Politisi pragmatis kan dukung-mendukung. Nah, sebaiknya juga Jokowi tidak memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat di manapun di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jawa Tengah," kata Komunikasi politik dari Gogo Bangun Negeri (GBN) Emrus Sihombing saat dihubungi Suara.com, Senin (18/11/2024).
Sebagai guru bangsa, lanjut Emrus, Jokowi seharusnya bisa memberikan berbagai masukan terkait berjalannya demokrasi kedaulatan rakyat. Kalau pun ingin berpendapat disarankan tidak mengarah terhadap dukungan salah satu kandidat, melainkan mengarah terhadap kualitas demokrasi.
Emrus pun menyoroti dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah di mana peran Jokowi nampak jelas terlihat mendukung paslon yang juga didukung oleh partai Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih meminta rakyat untuk ikut memilih paslon dukungan mereka, Jokowi seharusnya bisa mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sesuai dengan hati nurani mereka.
"Jangan sampai ada pernyataan langsung, tidak langsung memberikan, seolah-olah memberikan dukungan kepada salah satu kandidat," katanya.
Jokowi juga punya moral politik yang harusnya dijaga sebagai mantan presiden. Dengan begitu, kepala daerah yang dilahirkan dalam proses Pilkada serentak juga benar-benar atas kehendak rakyat berdasar melihat program dan visi misi para kandidatnya.
"Biarkanlah para kandidat itu berkompetisi atas dasar misi, visi, program, dan sosok kepemimpinan. Supaya lahirlah pemimpin di rakyat itu pemimpin yang dikendaki rakyat. Bukan pemimpin yang di-endorse oleh para pegawai atau presiden yang sedang berkuasa maupun yang tidak berkuasa," tambah Emrus.
Baca Juga: RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
Berita Terkait
-
RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
-
Tanggal Merah Pilkada 2024: 27 November Libur atau Tidak?
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Kaos, Prof Henri Subiakto: Mantan Presiden Bukan Sibuk Ceramah di Kampus Malah jadi Timses
-
Jokowi Disindir Post Power Syndrome, Dinilai Tak Mau Lepas dari Panggung Politik
-
Kitab Anti Bodoh: Menjadi Pemilih Cerdas Tanpa Cacat Logika
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru