Suara.com - DPRD Jakarta meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hanya fokus terhadap menyelenggaraan sekolah gratis, tetapi juga memastikan kelanjutan pendidikan anak-anak yang terlanjur putus sekolah. Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jakarta Suhud Alynudin mengatakan bahwa isu pendidikan di Jakarta memang kompleks.
Diakui Suhud bahwa isu anak putus sekolah memang sempat luput dari pembahasan karena banyak fokusnya terhadap rencana sekolah gratis. Selanjutnya, kata Suhud, Pemda perlu juga membahas tentang program sekolah paket bagi anak yang putus sekolah.
"Di Jakarta ini banyak anak putus sekolah. Nah, bagaimana dengan misalnya jaminan kepada mereka untuk bisa dapat melalui jalur paket pendidikan. Karena untuk paket biaya sangat mahal, tinggi lah bagi sebagian masyarakat," kata Suhud dalam webinar Kommas 'APBD Jakarta 2025; Apakah Mengakomodir Kesejahteraan Warga Jakarta?' secara virtual, Senin (18/11/2024) malam.
Dia menekankan bahwa program keringanan biaya paket sekolah harus menjadi pembahasan isu yang penting untuk mengatasi jumlah anak-anak di Jakarta yang tidak terhenti pendidikannya. Sehingga, menurutnya, program tersebut seharusnya juga bisa masuk dalam anggaran pendidikan.
"Jadi jangan sampai kami fokus ke sekolah gratis ternyata sebetulnya partisipasi sedikit karena juga banyak anak yang putus sekolah," ujarnya.
Suhud pun berjanji DPRD akan mengupayakan alokasi anggaran untuk program paket sekolah.
"Paket ini menurut saya harus, saya akan upayakan untuk dialokasikan agar masyarakat bisa juga menyelesaikan pendidikannya melalui jalur paket yang sudah terlanjur putus sekolah," ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 tercatat bahwa angka putus sekolah di Jakarta mencapai 75.303 anak. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka putus sekolah juga semakin tinggi.
Permasalahan angka putus sekolah itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang paling utama adalah kemiskinan. Penyebab lainnya juga ada yang terjadi akibat pernikahan dini.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI) mencatat bahwa selama 2023 ada 9.131 anak di Jakarta yang putus sekolah akibat menikah muda.
Berita Terkait
-
Prabowo Bujuk PM India Narendra Modi Agar Kirim Profesor hingga Nakes ke Indonesia, Ini Alasannya!
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Gibran Tak Lagi Bagi-bagi Susu karena Ditegur? Netizen Timpali Cuitan Hensat: Lagi Sibuk Hapus Postingan Fufufafa
-
Jejak Digital Dikuliti, Foto Pose Ivan Sugianto Kepal Tangan Disorot: Kok Ada Meja Judi di Ruangan Polisi?
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Retinol Boleh Dicampur dengan Apa? Ini 3 Rekomendasi Produk yang Aman Dipakai Bersama
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI