Suara.com - DPRD Jakarta meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hanya fokus terhadap menyelenggaraan sekolah gratis, tetapi juga memastikan kelanjutan pendidikan anak-anak yang terlanjur putus sekolah. Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jakarta Suhud Alynudin mengatakan bahwa isu pendidikan di Jakarta memang kompleks.
Diakui Suhud bahwa isu anak putus sekolah memang sempat luput dari pembahasan karena banyak fokusnya terhadap rencana sekolah gratis. Selanjutnya, kata Suhud, Pemda perlu juga membahas tentang program sekolah paket bagi anak yang putus sekolah.
"Di Jakarta ini banyak anak putus sekolah. Nah, bagaimana dengan misalnya jaminan kepada mereka untuk bisa dapat melalui jalur paket pendidikan. Karena untuk paket biaya sangat mahal, tinggi lah bagi sebagian masyarakat," kata Suhud dalam webinar Kommas 'APBD Jakarta 2025; Apakah Mengakomodir Kesejahteraan Warga Jakarta?' secara virtual, Senin (18/11/2024) malam.
Dia menekankan bahwa program keringanan biaya paket sekolah harus menjadi pembahasan isu yang penting untuk mengatasi jumlah anak-anak di Jakarta yang tidak terhenti pendidikannya. Sehingga, menurutnya, program tersebut seharusnya juga bisa masuk dalam anggaran pendidikan.
"Jadi jangan sampai kami fokus ke sekolah gratis ternyata sebetulnya partisipasi sedikit karena juga banyak anak yang putus sekolah," ujarnya.
Suhud pun berjanji DPRD akan mengupayakan alokasi anggaran untuk program paket sekolah.
"Paket ini menurut saya harus, saya akan upayakan untuk dialokasikan agar masyarakat bisa juga menyelesaikan pendidikannya melalui jalur paket yang sudah terlanjur putus sekolah," ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 tercatat bahwa angka putus sekolah di Jakarta mencapai 75.303 anak. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka putus sekolah juga semakin tinggi.
Permasalahan angka putus sekolah itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang paling utama adalah kemiskinan. Penyebab lainnya juga ada yang terjadi akibat pernikahan dini.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI) mencatat bahwa selama 2023 ada 9.131 anak di Jakarta yang putus sekolah akibat menikah muda.
Berita Terkait
-
Prabowo Bujuk PM India Narendra Modi Agar Kirim Profesor hingga Nakes ke Indonesia, Ini Alasannya!
-
Sebut Banyak Orang Iseng Kirim Aduan ke Nomor WA 'Lapor Mas Wapres' Gibran, Istana: Laporannya Main-main
-
Gibran Tak Lagi Bagi-bagi Susu karena Ditegur? Netizen Timpali Cuitan Hensat: Lagi Sibuk Hapus Postingan Fufufafa
-
Jejak Digital Dikuliti, Foto Pose Ivan Sugianto Kepal Tangan Disorot: Kok Ada Meja Judi di Ruangan Polisi?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting