Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat angkat bicara usai Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi ikut turun mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
"Beliau sudah bukan kader partai karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Silakan saja. Gusti Allah mboten sare dan biarkan warga menilai watak, budi pekerti dan kepribadian seseorang," kata Djarot kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).
Ia mengatakan, jika PDIP akan selalu berserah diri kepada kekuasaan Allah SWT dan kedaulatan rakyat.
"Saya yakin dan percaya warga Jakarta sudah cerdas dan bisa membedakan mana loyang dan mana emas," ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pasangan calon yang didukung PDIP yakni Pramono Anung-Rano Karno akan fokus turun ke bawah menemui rakyat.
"Mas Pram dan bang Doel akan terus turun ke bawah, mendengarkan suara warga Jakarta dan memberikan solusi yg bisa diterapkan ketika diberikan amanah memimpin Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, menyinggung soal pentingnya melihat rekam jejak dalam menentukan pilihan di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya pengalaman pemimpin sangat penting dalam menyelesaikan urusan Jakarta.
Hal ini disampaikannya saat menemui Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) di Kafe Kaizen Heritage, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Jokowi dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan Jakarta seperti kemacetan, banjir, tata ruang, dan polusi udara.
"Dalam Pilkada ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa yakin masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan? Jawaban saya sederhana, rekam jejak," ujar Jokowi.
Ia pun menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Sebab, RK dinilainya memiliki rekam jejak mumpuni untuk menyelesaikan persoalan Jakarta.
"Kenapa saya (pilih) Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Tak Lagi Menjabat, Penampakan Foto Jokowi Diduga di Tempat Sampah Tuai Berbagai Reaksi: Salah Apa?
-
Dikerahkan ke TPS 24 November, Golkar Perintahkan Saksi Luar 'Door to Door' Ajak Warga Coblos RK-Suswono
-
Rakyat Makin Cerdas, Endorse Presiden dan Jokowi Tak Jamin Kemenangan RK di Jakarta dan Luthfi di Jateng
-
Anies Dukung Calon yang Tak Disokong Jokowi, Said Didu Setuju: Merusak Negara
-
Saksikan Penampilan di Debat Pilkada Pamungkas, Muzani Gerindra Pede RK-Suswono Menang di Jakarta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA
-
Polda Metro Jaya Sita 27 Kg Sabu dan Happy Five Senilai Rp41,7 Miliar di Tangerang
-
Propam Usut Dugaan Salah Prosedur Polisi yang Amankan Pedagang Es Gabus di Johar Baru
-
Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri