Suara.com - Pernyataan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang polusi udara di Jakarta langsung dapat sanggahan dari Walhi. Jokowi sebelumnya menyatakan kalau polusi udara menjadi masalah yang sulit diatasi di Jakarta.
Namun, menurut Walhi, justru pemerintah yang jadi faktor penyebab terjadinya polusi udara akibat kebijakan tidak ramah lingkungan.
"Bukan polusinya yang sulit diatasi, tapi orang-orang seperti Jokowi justru yang sulit diatasi, pejabat-pejabat toxic yang selalu mengedepankan kepentingan ekonomi kapital di atas kepentingan lingkungan dan masyarakat," kata Koordinator kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah kepada Suara.com, dihubungi Selasa (19/11/2024).
Aminullah menjelaskan bahwa masalah lingkungan bukan hanya masalah teknis akibat aktivitas yang menghasilkan emisi. Akan tetapi, kebijakan pemerintah juga sangat memengaruhi berjalannya aktifitas tersebut.
Menurut Aminullah, polusi sebenarnya hanya sebatas gejala. Masalahnya ada di pemerintahan yang terus mengedepankan pembangunan yang mengesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya.
Sementara selama ini pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah hanya fokus terhadap aspek ekonomi.
"Misal fokus pada pembangunan infrastruktur jalan telah berdampak pada peningkatan kendaraan pribadi, industri diberi kelonggaran, izin baru juga dibuka seluas-luasnya. Di sisi lain, pembangunan di Jakarta terus menggusur ketersediaan RTH (rumah tanpa hunian)," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Jokowi menyampaikan pernyataan tersebit ketika menghadiri pertemuan dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) beserta para relawan. Di hadapan RK, Jokowi menyebut masalah polusi di Jakarta menjadi yang paling sulit diatasi, di antara persoalan lainnya, seperti macet dan banjir.
"Masalah utama Jakarta dari dulu sampai sekarang ini, mulai sedikit demi sedikit mulai terselesaikan, yang berkaitan dengan macet, yang berkaitan dengan banjir, yang berkaitan dengan tata ruang, yang berkaitan dengan tambahan sekarang satu lagi yang berkaitan dengan polusi," kata Jokowi.
Baca Juga: Dari Bansos Hingga Esemka, Komentar Warganet Ramai Soal Jokowi Kampanye Cagub Jateng
Berita Terkait
-
Jokowi Ikut Kampanye RK-Suswono Jadi Sorotan, Gerindra Pasang Badan: Beliau Punya Hak Beri Dukungan
-
Djarot PDIP Singgung Jokowi yang Blak-blakan Dukung RK-Suswono: Gusti Allah Mboten Sare
-
Tak Lagi Menjabat, Penampakan Foto Jokowi Diduga di Tempat Sampah Tuai Berbagai Reaksi: Salah Apa?
-
Anies Dukung Calon yang Tak Disokong Jokowi, Said Didu Setuju: Merusak Negara
-
Ikut Nongkrong di Kemayoran, Jokowi Jagokan Ridwan Kamil-Suswono Pimpin Jakarta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
Terkini
-
Harga Daging Sapi di Jakarta Tembus Rp150 Ribu, Pemprov DKI Pasang Badan Lewat Pasar Murah
-
Ketua Komisi V DPR: Longsor Cisarua Mengejutkan, Seperti Petir di Siang Bolong
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Opsi Keluar Dari Board of Peace dan 5 Saran Dino Patti Djalal ke Pemerintah
-
Perangi Invasi Ikan Sapu-Sapu, Misi Arief Selamatkan Ciliwung dari 'Penjajah Sunyi' Asal Amazon
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi