Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa infrastruktur digital harus inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Lembaga Pusat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
“Percuma kita bicara gagasan besar, digital public infrastructure (DPI). Tanpa kita secara detail memastikan akses yang sama dari seluruh warga terhadap infrastruktur ini,” ujar Bima.
Ia menekankan target layanan tersebut bukan hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara. "Target kita bukan hanya middle up Bapak/Ibu. Target kita bukan konsolidasikan kelas menengah saja. Target kita is not only critical mass, tapi warga-warga di pelosok, pedalaman, [dan] perkampungan," tegasnya.
Selain inklusif, Bima mengingatkan pentingnya mengukur dampak infrastruktur digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden [Prabowo Subianto] agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua didasarkan pada rakyat. Impact-nya adalah pada welfare,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengelolaan data kependudukan. Mulai dari ketimpangan akses hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
“Masih ada loh Bapak/Ibu umur lima puluhan itu baru buat Kartu Tanda Penduduk (KTP), bayangin,” jelasnya.
Di sisi lain, Bima menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan data kependudukan. Ia mengingatkan semua pihak untuk menghindari adanya penyalahgunaan aturan demi kepentingan pribadi atau ekonomi tertentu. Sebab, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan bersama.
Di akhir paparannya, Bima menyampaikan harapannya agar sinergi dan kolaborasi antara semua pihak terus ditingkatkan. Ia optimistis bahwa upaya bersama dapat mewujudkan infrastruktur digital yang inklusif, berdampak nyata, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalin sinergisitas membangun digital infrastructure yang betul-betul kita sama-sama mimpikan,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Dalam Rakornas, Wamendagri Bima Arya Sebut Validitas Data Dukcapil Jadi Kunci Sukses Indonesia Emas 2045
-
Wamendagri Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024
-
Kunjungan Kerja ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
-
Biar Warga Tenang Nyoblos, Kemendagri Proses Tanggal 27 November Jadi Hari Libur Nasional
-
Sampaikan Banyak Aduan Soal Netralitas ASN-Kades, Wamendagri: Pilkada Jateng-Jatim Perlu Atensi
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Bisakah Sampah Plastik Menjadi Sumber Energi Alternatif?
-
Menkes Minta RS dan Klinik Jujur Isi Sensus Ekonomi: Jangan Takut Data Dipakai untuk Pajak
-
Siapa 26 Tokoh Terlibat Korupsi MBG? Elza Syarief: Masih Tunggu Izin Sony Sonjaya
-
Tolak Tambahan Cukai, Koalisi Sipil Gelar Demo 'Rokok Murah' di Depan Kemenkeu
-
Gak Kapok! Bupati Muara Enim Edison Kembali Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap BPK
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan