Suara.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam di Hunian Sementara (Huntara), Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024). Dalam kesempatan itu, RK sempat melakukan dialog dengan warga yang terusir dari Kampung Susun Bayam (KSB).
KSB merupakan janji eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada warga Kampung Bayam yang tergusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Namun, begitu bangunannya jadi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memasang tarif yang dinilai warga terlalu tinggi.
Warga sempat memaksa tinggal di KSB lantaran merasa bangunan itu adalah hak mereka. Akhirnya, mereka terusir ke Huntara setelah adanya kejadian represif aparat dan penangkapan perwakilan warga bernama Furqon.
Menurut RK, terdapat rumor yang menyebut KSB tak bisa ditempati warga karena terhalang aturan FIFA. JIS tak bisa dipakai untuk pertandingan kelas internasional jika di sekitarnya masih ada permukiman.
"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya bahwa katanya, kalau ada perumahan terlalu dekat stadion Itu pertandingan FIFA Internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya, ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu," ujar RK.
Jika terpilih sebagai gubernur, RK mau memeriksa lebih dulu kebenaran soal rumor ini. Meskipun nantinya benar, ia berencana mencari solusi agar warga bisa mendapatkan hak tinggal di KSB.
"Saya akan cek dulu. Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu," ucapnya.
RK turut mengaku merasa prihatin jika pembangunan JIS yang begitu megah malah menyisakan sejarah buruk karena ada warga yang terusir dari rumah sendiri. Ia bahkan menyebut lebih baik tak ada pertandingan internasional jika polemik Kampung Bayam masih ada.
Baca Juga: RK Puji Anies Bikin Trotoar Sudirman-Thamrin Keren, Tapi Banyak Kampung Kondisinya Jomplang
"Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan kan ibaratnya, ya mending gak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bentrok dengan Jadwal di Jawa Tengah, RK Sebut Jokowi Belum Tentu Hadiri Kampanye Akbar di Jakarta
-
Reaksi Menohok Susi Pudjiastuti usai Ridwan Kamil Pidato Seksis Soal Janda: Mau Omong Apa?
-
Kecewa Ridwan Kamil Diduga Hina Janda saat Kampanye, Ibu Single Parent Ini Ngamuk: Bukan Bahan Candaan!
-
Beda Pendidikan Ridwan Kamil vs Suswono: Sama-sama Seksis Lewat Ucapan Janda, Panen Kritik Keras
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara