Suara.com - Banyak yang penasaran dan ingin tahu, apa itu lift khusus pimpinan KPK? Rasa penasaran publik terkait lift khusus pimpinan KPK berawal dari pernyataan Calon Pimpinan (Capim) KPK Komjen Polisi Setyo Budiyanto.
Setyo Budiyanto sempat mengungkapkan bahwa pimpinan KPK punya lift khusus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikatakan oleh Setyo Budiyanto dalam fit and proper test (FPT) di Komisi III DPR RI, pada Senin (18/11) lalu.
Sontak saja, hal ini memantik rasa penasaran publik. Lantas, benarkah pimpinan KPK punya lift khusus?
Apa Itu Lift Khusus Pimpinan KPK?
Setyo Budiyanto adalah salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan dalam proses seleksi untuk mengisi posisi pimpinan KPK periode 2024-2029.
Sebelum dicalonkan sebagai pimpinan KPK, Setyo Budiyanto ini cukup dikenal sebagai seorang polisi karier dengan pengalaman panjang di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki tugas penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
Selain itu, Setyo juga pernah memegang berbagai posisi penting di institusi kepolisian, termasuk dalam Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Polri) yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus-kasus korupsi dan kejahatan besar lainnya.
Dalam fit and proper test (FPT) yang dilakukan oleh Komisi III DPR pada 18 November 2024, Setyo Budiyanto menyampaikan pandangan dan visinya terkait pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.
Ia menekankan tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menanggapi berbagai isu yang mencuat seputar kinerja dan citra KPK.
Kemudian, Setyo Budiyanto juga, sempat menyinggung soal adanya "lift khusus" yang digunakan oleh pimpinan KPK. Istilah itu merujuk pada fasilitas atau akses khusus yang disediakan untuk pimpinan KPK, terutama di gedung KPK.
Dalam konteks tersebut, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa keberadaan lift khusus itu sering kali menjadi bahan pembicaraan publik, dan ia menyatakan bahwa jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK, ia akan mengupayakan agar fasilitas seperti itu dihapuskan.
Setyo Budiyono berpendapat bahwa pimpinan KPK seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak memanfaatkan fasilitas yang bisa menimbulkan kesan negatif, seperti adanya kesenjangan antara pimpinan dan staf atau masyarakat.
Isu ini mencuat karena memang ada anggapan bahwa fasilitas seperti lift khusus justru bisa menimbulkan kesan adanya "jarak" antara pimpinan dengan pegawai KPK atau masyarakat, yang berpotensi menurunkan citra lembaga antikorupsi tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
Jejak Pendidikan Rohidin Mersyah: Dokter Hewan hingga Doktor Lingkungan, Jadi Gubernur Bengkulu dan Terjerat OTT KPK!
-
Nyamar jadi Polantas saat Kena OTT, Detik-detik Penyidik KPK Dikepung Simpatisan Gubernur Rohidin Mersyah
-
Harta Kekayaan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu Disamarkan Jadi Polantas usai Terjerat OTT KPK
-
Terungkap dari Bukti Chatting, KPK Sebut Rohidin Mersyah 'Palak' Anak Buah Kumpulkan Duit Buat Ongkos Pilgub Bengkulu
-
Terjaring OTT KPK H-3 Pencoblosan, Rohidin Mersyah Tetap Pede Menang Pilkada Bengkulu
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat