Dari Israel Hingga Bulgaria, Belajar dari Negara Lain Atasi Rendahnya Partisipasi Pemilu

Suara.com - Turunnya partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan akademisi menilai ada persoalan yang muncul saat gelaran pilkada serentak tersebut dilakukan dalam tahun yang sama dengan Pemilu.

Akademisi dari Universitas Bangka Belitung, Ibrahim mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam waktu yang berdekatan menciptakan kejenuhan politik di kalangan masyarakat.

"Barangkali pileg dan pilpres bisa digabung, tetapi pilkada perlu diatur minimal berjarak dua tahun,” ujarnya mengutip Antara.

Ia mengemukakan bahwa jadwal pemilu yang terlalu padat tak hanya membebani penyelenggara, tetapi juga mengurangi antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS.

Ibrahim kemudian mengaitkan rendahnya partisipasi warga tersebut dengan kurangnya pemahaman warga mengenai pentingnya pilkada sebagai elemen tata kelola pemerintahan.

"Erosi minat politik ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem pemahaman warga suatu bangsa," katanya.

Lantaran itu, ia mengusulkan agar dilakukan inovasi dalam mempromosikan pilkada.

"Daripada konser dengan biaya ratusan juta, mengapa tidak menyediakan undian berhadiah di TPS? Atau membuat tampilan TPS lebih atraktif,” ungkapnya.

Sementara dari perspektif yang berbeda, Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Muhammad Faishal Aminuddin menyoroti kelelahan partai politik sebagai salah satu penyebab menurunnya partisipasi pemilih.

Baca Juga: Partisipasi di Pilkada Bali Tak Mencapai Target, KPU : Tidak Bermaksud Menyalahkan Semesta

"Yang capek sebenarnya partai dan kandidatnya. Mereka harus mengusung berbagai calon dalam waktu yang berdekatan, sementara suplai logistik sudah habis di Pemilu 2024," jelasnya mengutip Antara.

Ia juga menyoroti kebingungan pemilih akibat ketidaksamaan koalisi partai politik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Ketidakkonsistenan ini membuat pemilih kehilangan arah," tambahnya.

Selain itu, Faishal mengkritik pendekatan sosialisasi pilkada yang dianggap kurang efektif.

"Penyelenggara hanya pasang baliho di sana-sini, tapi tidak banyak menyentuh platform digital yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari pemilih,” ujarnya.

Frekuensi Pemilu Tinggi