Dari Israel Hingga Bulgaria, Belajar dari Negara Lain Atasi Rendahnya Partisipasi Pemilu

Ia kemudian mencontohkan fenomena serupa di negara lain, seperti Israel dan Bulgaria, yang mengalami penurunan partisipasi akibat frekuensi pemilu yang terlalu tinggi.

"Seperti di Israel ketika terjadi krisis politik yang mana pada 2019 digelar dua kali pemilu, kemudian pada 2020 dan 2021 masing-masing sekali, dan dua kali pemilu pada 2022. Juga di Bulgaria yang mana pada 2021 digelar tiga kali pemilu, pada 2022 dan 2023 masing-masing sekali, dan dua kali pemilu pada 2024," ujarnya.

Namun, ia juga menyarankan adopsi teknologi seperti e-voting untuk mengatasi kendala teknis seperti antrean panjang di TPS.

"Kendala teknis itu sudah banyak diatasi dengan e-voting (pemungutan suara elektronik), yang mana pemilih bisa memberikan hak suaranya dari mana saja, dan bisa di sela-sela istirahat kerja,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menurun dibanding pada saat Pilpres dan Pileg 2024 lalu.

Anggota KPU RI, August Mellaz, mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

Apalagi, dia memerkirakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 masih di bawah 70 persen.

“Kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata,” kata August di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

“Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” katanya.

Baca Juga: Partisipasi di Pilkada Bali Tak Mencapai Target, KPU : Tidak Bermaksud Menyalahkan Semesta

Meski begitu, August mengakui bahwa saat ini pihaknya sedang fokus dengan pelaksanaan rekapitulasi berjenjang yang saat ini dilakukan di tingkat kecamatan dan akan dilanjutkan ke tingkat provinsi.

Nantinya, August menyebut kemungkinan-kemungkinan yang menjadi alasan menurunnya tingkat partisipasi pemilih akan dibahas dalam evaluasi.

“Secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu kan 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang,” ujar August.

“Nah, kalau sekarang di pilkada kan memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada,” katanya.