Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji, mengaku partainya terbuka untuk menampung Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini setelah PDIP menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP.
Ia mengatakan, Jokowi kekinian pasti masih merenungi untuk masuk bergabung dengan partai politik.
"Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak untuk masuk ke partai politik. Bahwa Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Ia meyakini jika Jokowi sebagai mantan Presiden pasti punya pengaruh jika bergabung dengan Golkar.
"Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika nanti sudah ada sinyal Jokowi bergabung dengan Golkar, maka akan segara ada pemberitahuan.
"Kan hubungan ketua umum dengan pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal pak Jokowi mau merapat Golkar kita orang-orang dekat kita akan kasih tahu," katanya.
"Sementara ini sinyalnya belum ada," sambungnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi kader PDIP.
Baca Juga: Kemampuan Bahasa Inggris Jokowi Dibandingkan dengan Anies, Almamater Jadi Perdebatan: UGM Gitu Ya?
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto saat di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengatakan didepaknya Jokowi dan keluarga dari partai berlambang banteng ini lantaran sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
"Kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Perjalanan Karier Keartisan Eko Patrio, Elite PAN yang Siap Tampung Jokowi Usai Didepak PDIP
-
Hasto Bertemu Mantan Pacar Kaesang Bahas Gratifikasi, Puan: Harus Dibedakan Ya...
-
Berapa Penghasilan YouTube Felicia Tissue? Mantan Kaesang yang Ngonten Bareng Sekjen PDIP
-
Kemampuan Bahasa Inggris Jokowi Dibandingkan dengan Anies, Almamater Jadi Perdebatan: UGM Gitu Ya?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka