Suara.com - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tengah menghadapi penyelidikan oleh jaksa atas upayanya memberlakukan darurat militer, bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan mantan Menteri Pertahanan, menurut laporan dari kantor berita Yonhap, Kamis lalu.
Kim Yong-hyun, yang baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan, menjadi sorotan utama.
Jaksa telah memberlakukan larangan bepergian bagi Kim, sementara Presiden Yoon dan Menteri Dalam Negeri belum dikenakan pembatasan serupa.
Langkah drastis Yoon tersebut diawali dengan klaim adanya ancaman dari kekuatan anti-negara dan oposisi politik yang dianggap menghambat pemerintahan.
Namun, penerapan darurat militer tersebut hanya berlangsung selama enam jam. Parlemen dengan cepat memberikan suara untuk menolak kebijakan ini, mendorong Yoon untuk membatalkannya.
Dengan situasi yang semakin memanas, Yoon menghadapi tantangan besar. Pada Sabtu mendatang, parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk memutuskan kemungkinan pemakzulan presiden.
Ketegangan politik di Korea Selatan kini mencapai puncaknya, dengan banyak pihak menunggu hasil yang akan menentukan masa depan kepemimpinan Yoon Suk Yeol.
Penyelidikan ini berpotensi mengguncang stabilitas politik di negara tersebut, memunculkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuasaan dalam menghadapi krisis domestik.
Baca Juga: Korea Kembali Gelar Konser Usai Status Darurat Militer Resmi Dicabut
Berita Terkait
-
Korea Kembali Gelar Konser Usai Status Darurat Militer Resmi Dicabut
-
Darurat Militer Dicabut, KBS Drama Awards sampai Gayo Daechukjae Tetap Jalan!
-
Kim Keon Hee dan Kontroversinya Sebagai Ibu Negara Korea Selatan
-
Menhan Korsel Mundur Usai Kekacauan Darurat Militer
-
Krisis Politik Guncang Korea Selatan, Masa Depan Negara Dipertanyakan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT