Suara.com - Sikap PDIP yang menyatakan secara tegas kalau Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya bukan lagi kader, dinilai karena ada alasan khusus. Padahal, diketahui ketegangan di antara mereka sudah terjadi sejak 2023 ketika Jokowi justru membiarkan anak sulungnya Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres.
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, bahwa PDIP nampaknya memang sengaja menunggu momentum kompetisi politik berakhir untuk menyatakan ketegasannya tentang status kader Jokowi, Gibran, serta Bobby Nasution.
"Hal itu di-trigger salah satunya memang sudah berakhirnya kompetisi-kompetisi politik, baik di tingkat Pilpres, Pileg, juga Pilkada. Sehingga kemudian kekhawatiran shifting-nya basis pemilih loyal PDIP yang masih simpati dengan Jokowi itu tidak terjadi. Sudah tidak lagi dikhawatirkan," kata Umam kepada Suara.com, ditemui di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
"Itulah kenapa kemudian kita bisa memahami kenapa kemarin sebelum Pilpres, sebelum pemilu, sebelum Pilkada, kok nggak ada pemecatan secara terbuka dari PDIP kepada Pak Jokowi. Dan baru dilakukan praktis beberapa hari setelah Pilkada dilaksanakan, satu minggu lah setelah Pilkada dilaksanakan," imbuhnya.
Pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin juga dinilai menjadi puncak dari ketegangan antara Jokowi dengan bekas partainya itu. Sikap PDIP untuk menunda pemecatan Jokowi dan keluarganya itu, kata Umam, memang bisa dimaknai bahwa ada upaya dari PDIP untuk melokalisir supaya dampak dari benturan dengan Jokowi tidak berimbas terhadap hasil pemilu.
Terlebih, saat Pilkada serentak 2024, PDIP nampak kalah di berbagai daerah yang sebelumnya menjadi basis suara dari partai tersebut.
"PDIP dikalahkan di beberapa titik, terutama di basis pemilih loyal mereka, di kandang-kandang mereka di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk yang kemarin di Banten, itu di luar kalkulasi mereka. Maka bisa dipahami tiba-tiba kemudian muncul statement tegas dari Pak Hasto untuk mengambil jarak yang clear bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan menjadi bagian dari PDIP," jelasnya.
Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi kader PDIP.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto saat di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga: Gibran Dinilai Tiru Cara Jokowi, Tapi Tirunya Sangat Kasar dan Mudah Dibaca
Hasto mengatakan didepaknya Jokowi dan keluarga dari partai berlambang banteng ini lantaran sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
Berita Terkait
-
Pekerjaan Felicia Tissue Sekarang, Kini Muncul Lagi Bahas Gratifikasi Bareng Sekjen PDIP
-
Gibran Dinilai Tiru Cara Jokowi, Tapi Tirunya Sangat Kasar dan Mudah Dibaca
-
Dasco Bicara Peluang Jokowi Masuk Gerindra Usai Tak Dianggap di PDIP
-
Sudah Tak Dianggap PDIP, Golkar Siap Tampung Jokowi
-
Perjalanan Karier Keartisan Eko Patrio, Elite PAN yang Siap Tampung Jokowi Usai Didepak PDIP
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Jawaban Menpar Widiyanti Usai Diberi Nilai 50 Oleh Anggota DPR: Subjektif, Cuma Satu Orang
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih