Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal peluang partainya bakal menampung Joko Widodo (Jokowi) atau tidak. Di mana Jokowi dan keluarganya saat ini disebut oleh PDIP bukan kader lagi.
"Saya gak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai," kata Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Sementara itu, disinggung soal keluarga Jokowi, Dasco menyebut jika menantu Jokowi yakni Bobby Nasution memang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra.
"Seingat saya kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra, memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan jika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi kader PDIP.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto saat di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengatakan, jika didepaknya Jokowi dan keluarga dari partai berlambang banteng ini lantaran sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
"Kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," kata Hasto.
Dia memastikan pihaknya tidak akan kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.
Baca Juga: Sudah Tak Dianggap PDIP, Golkar Siap Tampung Jokowi
Namun, lanjut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.
"Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," ujarnya.
“Dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Sudah Tak Dianggap PDIP, Golkar Siap Tampung Jokowi
-
Perjalanan Karier Keartisan Eko Patrio, Elite PAN yang Siap Tampung Jokowi Usai Didepak PDIP
-
Hasto Bertemu Mantan Pacar Kaesang Bahas Gratifikasi, Puan: Harus Dibedakan Ya...
-
Berapa Penghasilan YouTube Felicia Tissue? Mantan Kaesang yang Ngonten Bareng Sekjen PDIP
-
Kemampuan Bahasa Inggris Jokowi Dibandingkan dengan Anies, Almamater Jadi Perdebatan: UGM Gitu Ya?
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!