Suara.com - Pengaruh Joko Widodo atau Jokowi kian menurun selepas tidak menjabat sebagai presiden. Terlebih, Jokowi dan keluarga kini tidak lagi diakui oleh PDI Perjuangan menjadi bagian keluarga partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan setelah lengser sebagai kepala negara, pengaruh Jokowi tentu menurun. Apalagi, kata Yusak, Jokowi tidak berpartai.
"Tanpa partai, Jokowi akan kesulitan mengendalikan berjalannya kekuasaan dan mengimbangi Prabowo sebagai tokoh sentral," kata Yusak kepasa Suara.com, Senin (9/12/2024).
Ia memprediksi pengaruh Jokowi kian merosot bila tidak segera bergabung ke partai.
"Jokowi bisa semakin kehilangan pamor dan pengaruh jika tidak masuk partai," ujarnya.
Diketahui, setelah dipecat oleh PDIP, Partai Golkar membuat pernyataan bahwa jika Jokowi telah ditunjuk sebagai anggota kehormatan partai.
Menurut Yusak, Golkar memang pilihan realistis bagi Jokowi jika ingin bergabung di partai. Tetapi Jokowi dinilai perlu jabatan mentereng di partai tersebut lantaran tidak cukup bila hanya sebagai anggota kehormatan.
"Pasca dipecat PDIP, saya kira pilihan paling realistis bagi Jokowi memang masuk Golkar. Power Jokowi akan lebih kuat jika masuk sebagai ketua dewan pembina Golkar atau bahkan ketua umum dibanding hanya sebagai anggota kehormatan saja," tutur Yusak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sudah menegaskan bahwa Gerindra terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Pernyataan ini diungkap Prabowo usai dirinya menjamu Jokowi di kediamaannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pekan kemarin.
Baca Juga: Sindir Gus Miftah? Mahfud MD Ungkap Cerita Wali Bahlul yang Tinggal di Kuburan, Isinya Menohok!
Meski Gerindra terbuka, Yusak tidak yakin Jokowi akan mudah untuk melabuhkan diri untuk bergavung di paetai tersebut.
"Kalau masuk Gerindra, rasanya sulit ada dua bintang kembar karena masih ada Pak Prabowo di Gerindra," kata Yusak.
Anggota Kehormatan Golkar
Presiden ke-7 Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.
Menurut Derek, anggota kehormatan Partai Golkar diberikan kepada negarawan seperti presiden, wakil presiden, hingga mantan kepala negara yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara.
Meski begitu, Derek menyebut Jokowi dan Gibran tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk bisa menjadi anggota kehormatan Golkar.
Berita Terkait
-
Tak Hadir di KPK dan Cuma Diwakili Budi Gunawan, Begini Pesan Prabowo di Acara Hakordia 2024
-
Sindir Gus Miftah? Mahfud MD Ungkap Cerita Wali Bahlul yang Tinggal di Kuburan, Isinya Menohok!
-
Gara-gara Gus Miftah Doyan Hina Orang, Aturan Dai Berdakwah Bakal Dibatasi?
-
Gugatan Ditolak, Ponsel Hasto PDIP Dipakai KPK buat Kejar Buronan Harun Masiku, Apa Isinya?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung
-
Oknum Polisi Anggota Polda DIY Diduga Aniaya Kekasih hingga Masuk RS, Aksi Terekam CCTV
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
-
Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK