Bantah Beri Rekomendasi Agung Laksono, Menkes Budi soal Kisruh Dualime PMI: Kami Tak Ikut Campur

Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan dirinya maupun Kementerian Kesehatan tidak ikut campur mengenai dualisme di kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) antara Jusuf Kalla dan Agung Lakosono

Budi sekaligus menegaskan tidak ada pemberian rekomendasi dari dirinya terhadap salah satu kubu. Hal ini ditegaskan Budi menanggapi pertanyaan ihwal informasi menyebut Budi memberi rekomendasi ke Agung untuk menjadi Ketua PMI.

"Enggak ada. PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kami tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Budi menegaskan bahwa Kemenkes menyerahkan sepenuhnya urusan kepengurusan kepada PMI.

"Kita menyerahkan itu kepada PMI. Anyway yang pilih juga bukan menteri kan yang milih adalah ketua ketua wilayah PMI," kata Budi.

Mau Mediasi Gegara Kisruh

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan mediasi menyusul adanya dualisme di kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Supratman akan memediasi kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, terkait surat keputusan kepengurusan PMI, Supratman mengaku belum menerima SK kepengurusan baik dari kubu JK maupun kubu Agung.

Baca Juga: Ngaku-ngaku Keturunan Prabu Brawijaya, Arkeolog BRIN Sebut Leluhur Gus Miftah Tokoh Fiktif: Tak Tercatat Sejarah!

"Namun demikian tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya. Prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata Supratman.

Sevelumnya, Agung Laksono mengaku pihaknya akan tetap mendaftarkan ke Kementerian Hukum soal hasil Munas PMI tandingan. Dari Munas itu diketahui Agung terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia periode 2024-2029.

"Udah ada protapnya gitu, udah ada protap seperti itu (akan didaftarkan)," kata Agung Laksono saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Ia menyampaikan, jika proses pendaftaran akan dilakukan secepatnya meski belum diketahui waktu pastinya.

"Belum tau, nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," katanya.

Di sisi lain, ia menjelaskan, Munas PMI yang digelar oleh pihaknya tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ia mengklaim, adanya Munas itu juga dilakukan atas dasar adanya kekecewaan yang dirasakan sejumlah pengurus PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla atau JK.

"Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu," katanya.

"Lalu dengan arogansi kekuasaan seperti itu, lalu akibat pengapnya itu, mereka bikin (munas) tandingan sendiri, karena di sini ada kebebasan, sebelumnya terkungkung gitu," sambungnya.

Ajak Adu Pengesahan

Politisi Senior Partai Golkar, Agung Laksono, mengaku tak masalah soal JK yang terpilihnya lagi menjadi Ketua PMI periode 2024-2029.

JK Kembali jadi Ketua PMI usai dipilih secara aklamasi dalam sidang pleno kedua musyawarah nasional organisasi yang digelar pada Minggu (8/12/2024) malam di Jakarta.

Diketahui Agung sebelumnya terpilih sebagai Ketua PMI versi Munas PMI tandingan di Hotel Sultan Jakarta.

"Ya kami telah melaksanakan sesuai dengan aturan tentang organisasi. Ya gak masalah," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Ia menyerahkan semua kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum untuk menentukan hasil Munas PMI mana yang akan diterima.

"Nanti biar, ya biar nanti mungkin pemerintah juga tentu akan melakukan penilaian ya," katanya.

Untuk diketahui, Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 usai dipilih secara aklamasi dalam sidang pleno kedua musyawarah nasional organisasi tersebut yang digelar pada Minggu (8/12/2024) malam di Jakarta.