Hadirnya Pendamping Lokal Desa (PLD) juga menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan desa.
Hoaks Rekrutmen Pendamping Lokal Desa 2024-2025
Kemendes PDTT memastikan bahwa informasi terkait pembukaan lowongan Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun 2024-2025 yang beredar di media sosial adalah hoaks. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendes PDTT, Rosyid.
“Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai pada saat ini belum dilakukan rekrutmen-rekrutmen itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemberitaan-pemberitaan terkait itu tidak betul,” ujar Rosyid.
Langkah tegas diambil oleh Kemendes PDTT dengan melaporkan akun-akun yang menyebarkan informasi palsu ini. Tindakan tersebut diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan yang merugikan.
Akun Penyebar Hoaks Akan Dilaporkan
Kemendes PDTT telah bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan hoaks terkait lowongan Pendamping Lokal Desa (PLD).
“Langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah kami akan melaporkan seluruh akun yang menyampaikan berita tidak benar ini ke Polri. Lalu kami sampaikan juga ke Kementerian Komunikasi dan Digital supaya akun-akun ini diblokir,” tegas Rosyid.
Kabar lowongan PLD 2024 beredar melalui pamflet di media sosial, bahkan mencantumkan besaran gaji Rp15 juta per bulan dan janji tanpa biaya pendaftaran. Pamflet tersebut dilengkapi dengan foto Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, yang semakin memperkuat kepercayaan publik.
Pamflet palsu tersebut menarik perhatian banyak orang, dengan ratusan tanda suka pada unggahannya. Oleh karena itu, Kemendes PDTT mengimbau dinas terkait untuk bersama-sama menyikapi kabar ini secara tegas.
“Kami juga tindaklanjuti menyampaikan surat ke seluruh Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk antisipasi karena informasinya sudah banyak memakan korban. Akun-akun ini menerima pendaftaran yang ujung-ujungnya adalah ada biaya administrasi,” kata Rosyid.
Kemendes PDTT menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana resmi untuk membuka rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD). Apabila nantinya rekrutmen dibuka, informasi resmi hanya akan diumumkan melalui website dan media sosial Kemendes PDTT. (antara)
Berita Terkait
-
Heboh Surat Kuota Pendamping Desa Beredar, DPW PAN Jabar Tegaskan Hoaks dan Bentuk Tim Investigasi
-
Kontroversi PHK 1.040 Pendamping Desa: Tak Ada Larangan Nyaleg, Kok Dipecat?
-
Kemendes PHK Massal 1.040 Pendamping Desa, Komnas HAM Terima Aduan Pelanggaran HAM
-
Beda Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Apa Tugas-tugasnya?
-
Kapan Rekrutmen Pendamping Desa 2025 Dibuka? Waspada Penipuan!
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung