Suara.com - PDI Perjuangan menyebut iklim demokrasi dalam Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, telah dicoreng dengan dugaan aksi repsesif aparat kepolisian saat melakukan rekapitulasi suara.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, aksi represif tersebut terjadi saat melakukan hasil rekapitulasi perolehan suara Cabup-Cawabup Paniai, dan Cagub-Cawagub Papua Tengah, pada Rabu (11/12/2024).
Awalnya, rekapitulasi berjalan lancar pada pukul 09.30 WIT. Saat itu, kata Ronny, rekapitulasi dihadiri lima komisioner KPUD dan Bawaslu di tingkat Kabupaten Paniai, para saksi kandidat yang berkontestasi.
"Pembacaan hasil suara lapangan dari tingkat distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar," kata Ronny menjelaskan kronologi, di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
Namun, saat penghitungan sedang berjalan, mulai terjadi keributan. Keributan terjadi ketika proses rekapitulasi dalam pembacaan penghitungan suara dari Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT.
Menurut Ronny, keributan terjadi antara saksi dari dua Cagub Papua Tengah, yakni Natalis Tabuni dan Wilem Wandik.
Dia bahkan menyebut saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti membuat kehebohan dengan merusak kursi dan meja pimpinan sidang pleno rekapitulasi.
"Pada Pukul 11.00 WIT saksi dari lima kandidat Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mulai memberikan tanggapan atas keberatan hingga terjadi keributan sampai dengan menghancurkan perlengkapan meja persidangan," beber Ronny.
Dia mengatakan, pihak KPUD Paniai sudah memberikan tanggapan kepada para saksi yang membuat keributan agar rekapitulasi terlaksana sesuai aturan, sekitar pukul 11.30 WIT.
Baca Juga: Kantongi Bukti Video Dugaan Intervensi Aparat di Paniai, PDIP Desak Kapolri Dicopot!
Namun, para saksi tidak menerima dan keributan berlanjut hingga aparat kemananan kemudian tanpa diminta masuk ke dalam ruangan pleno.
"Termasuk Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A Puhiri beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjata," ujar Ronny.
Setelahnya, Ronny mengatakan, Kompol Deddy mengeluarkan instruksi agar rapat pleno rekapitulasi bisa dilaksanakan secara damai pada pukul 12.20 WIT
Namun, katanya, keributan kembali terjadi karena saksi ngotot agar rekapitulasi ditunda. Polisi pun kembali memasuki ruangan.
Menurut Ronny, aparat kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada pukul 13.40 WIT tanpa diminta.
Kabagops Polres Kabupaten Paniai AKP Hendry Joedo Manurung juga terekam mengancam lima komisioner KPUD yang bertugas.
Berita Terkait
-
Kantongi Bukti Video Dugaan Intervensi Aparat di Paniai, PDIP Desak Kapolri Dicopot!
-
PDIP Putar Rekaman Dugaan Kekerasan Aparat saat Rekapitulasi Suara di Kabupaten Paniai, Pelakunya Kabag Ops?
-
Usut Kasus Harun Masiku, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Yasonna Laoly Rabu Depan
-
Tindak Lanjut Keinginan Prabowo Beri Amnesti ke Warga Binaan, Menteri Hukum Paparkan Ini di Istana
-
Spesial! Ngebet Digaet jadi Kader usai Didepak PDIP, PAN Buka Pintu 1.000 Persen buat Jokowi dan Keluarga
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar