Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya yang juga Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai berlambang banteng itu.
Pengumuman pemecatan Jokowi dan Gibran disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun lewat video yang diperoleh Suara.com pada Senin (16/12/2024).
Pengumuman ini menegaskan gonjang-ganjing selama ini terkait status Jokowi dan Gibran di PDIP yang lama menggantung. Di mana sekian lama sejumlah petinggi PDIP bahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengeluarkan statement resmi terkait status Jokowi apakah dipecat atau tidak.
Dalam video tersebut, Komarudin menyampaikan kabar pemecatan tersebut didampingi sejumlah petinggi PDIP lainnya seperti Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, hingga Said Abdullah.
"Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia," kata Komarudin dikutip Suara.com, Senin.
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut," sambungnya.
Komar juga mengumumkan menantu Jokowi, Bobby Nasution telah dipecat dan belakangan sudah bergabung ke Partai Gerindra. Komar menyampaikan jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.
Ia juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.
Karma Politik?
Baca Juga: Dari Rapikan Rambut hingga Tersenyum, Begini Jawaban Gibran Ditanya Pemecatan dari PDIP
Di sisi lain, eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal turut menyoroti pemecatan Jokowi oleh PDIP.
Menurut putra dari salah satu diplomat ternama Indonesia itu, pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi.
Dalam cuitannya di X, Dino mengatakan, dia menyebut karma politik karena dulu, dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat.
"Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Dino.
Disarankan Jadi Ketum PPP
Di sisi lain, 2025 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar muktamar ke-10. Nah, di sini Jokowi disarankan maju sebagai Ketua Umum PPP.
Berita Terkait
-
Dari Rapikan Rambut hingga Tersenyum, Begini Jawaban Gibran Ditanya Pemecatan dari PDIP
-
Cek Fakta: Bambang Pacul Keluar dari PDIP
-
Ditanya Gabung Partai Mana usai Dipecat PDIP, Gibran Mendadak Mesem: Tunggu Saja
-
Santai Dipecat PDIP, Wapres Gibran: Saya akan Lebih Fokus Bantu Pak Prabowo
-
Kenapa PDIP Pecat Jokowi? Dulu Mesra hingga Akhirnya Retak Hubungan
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja