Suara.com - Downing Street kini berada dalam posisi sulit setelah salah satu orang kepercayaan Donald Trump, Chris LaCivita, menyebut Peter Mandelson, calon Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, sebagai "benar-benar bodoh". Pernyataan ini sontak memicu kehebohan di kedua sisi Atlantik.
Chris LaCivita, yang dikenal sebagai tokoh sentral dalam lingkaran Trump dan salah satu arsitek kemenangan pemilihan presiden terbaru, menyampaikan komentar tajam ini, tampaknya dengan tujuan menciptakan kegaduhan.
Komentar tersebut sangat kontras dengan pandangan terhadap Karen Pierce, duta besar Inggris saat ini di Washington, yang oleh LaCivita disebut sebagai "profesional yang dihormati secara universal". Ini semakin menyoroti perbedaan pandangan dalam lingkup diplomasi Inggris-Amerika.
Pemerintah Inggris sebelumnya merasa hubungan dengan pemerintahan Trump yang akan datang berada dalam kondisi baik. Upaya diplomatik intensif yang dilakukan Karen Pierce dan timnya telah membuahkan hasil dalam membangun hubungan positif. Namun, komentar LaCivita kini menimbulkan pertanyaan besar tentang persepsi pemerintahan Trump terhadap Mandelson.
Sejauh ini, tim Trump belum memberikan klarifikasi atas komentar LaCivita, termasuk apakah pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Trump secara pribadi atau hanya opini pribadi LaCivita. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang penilaian pemerintah Inggris dalam menunjuk Mandelson.
Downing Street dianggap lalai karena tidak mengantisipasi reaksi negatif ini, terutama mengingat jejak rekam Mandelson di dunia politik dan komentarnya yang kontroversial di beberapa kesempatan.
Jika kontroversi ini terus berkembang, penunjukan Mandelson sebagai duta besar dapat menjadi batu sandungan dalam hubungan Inggris-Amerika, meskipun ia memiliki pengalaman luas dalam perdagangan internasional yang dianggap sebagai aset penting.
Namun, jika Downing Street berhasil meredam situasi ini dengan diplomasi yang cermat, skandal ini mungkin hanya menjadi catatan kecil dalam perjalanan hubungan bilateral kedua negara.
Untuk saat ini, tekanan ada pada Downing Street untuk menjelaskan dan memastikan bahwa kepercayaan terhadap hubungan Inggris-Amerika tetap terjaga di tengah transisi politik yang sensitif ini.
Baca Juga: 2 Ribu Tentara Amerika Serikat Ditempatkan di Suriah, Untuk Apa?
Berita Terkait
-
2 Ribu Tentara Amerika Serikat Ditempatkan di Suriah, Untuk Apa?
-
Usai Borong Oscar, Sutradara Oppenheimer Dapat Gelar Kehormatan dari Kerajaan Inggris
-
Padahal Belum Dilantik Donald Trump Sudah Bikin Kontroversi Jelang Kepemimpinan Periode Kedua, Apa Saja Tingkahnya?
-
Terungkap! Jumlah Asli Pasukan AS di Suriah Ternyata Dua Kali Lipat yang Dilaporkan
-
PM Inggris Keir Starmer Tunjuk Peter Mandelson Sang Pangeran Kegelapan Sebagai Dubes untuk AS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'