Suara.com - Rencana penghapusan koridor 1 Transjakarta, rute Kota-Blok M karena bersinggungan dengan rute MRT Lebak bulus-Kota, tuai kritik dari publik. Rute Transjakarta itu rencananya akan ditutup setelah pembangunan MRT dari Bundaran HI sampai Kota selesai pada 2029.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyampaikan, publik harusnya melihat rencana tersebut dalam konteks jangka panjang. Menurut Yayat, dihapusnya Transjakarta koridor 1 telah jadi keputusan tepat karena untuk jalur yang sama telah terlayani dengan MRT.
Terlebih, transportasi umum di Jakarta juga telah ditetapkan sistem integrasi dengan biaya subsidi dari pemerintah.
"Bayangkan (tarif) Rp10.000 itu subsidi yang besar antara tiga moda itu kan, LRT, MRT, dan Transjakarta. Sekarang kalau ada penghapusan, tapi tiketnya lebih terjangkau, lebih terintegrasi, lebih luas, kenapa tidak? Jakarta itu bisa dikatakan hampir 80 persen pelayanan angkutan umumnya sudah berambat ke seluruh wilayah," kata Yayat kepada suara.com, dihubungi Jumat (3/1/2025).
Selain itu, rute yang sama antara Transjakarta dengan MRT dinilai sebagai tindakan pemborosan dalam konteks efisiensi operasional dan pembiayaan. Sebagai provinsi yangbakan dirancang menjadi kota global, kata Yayat, tranportasi Jakarta harusnya bisa lebih banyak sistem integrasi.
"Bagaimana sistem integrasi itu bisa memberikan pilihan pada yang terbaik. Kalau dalam satu koridor ada dua pelayanan, yang satu lebih baik dan ada ruang kontestasi, pasti suatu saat anak-anak muda Jakarta pilih yang lebih cepat, mudah, lebih nyaman," ujarnya.
Meski, tarif MRT lebih mahal, Yayat yakin kalau moda transportasi itu pada akhirnya akan jadi pilihan publik karena kecepatan serta kenyamanannya jauh di atas dari Transjakarta.
Dosen Universitas Trisakti itu juga menyebutkan bahwa pengguna MRT sebanyak 70 persen di antaranya ialah pekerja muda yang kemungkinan telah memiliki kesejahteraan lebih baik, terutama untuk beberapa tahun ke depan.
"Kalau bagi mereka-mereka yang tidak mampu dalam artian ekonomi, kan ada 18 golongan yang dapat subsidi dan gratis, daftar aja. Kalau mereka memang yang tidak mampu seperti Lansia, itu gratis. Kemudian TNI, ada banyak orang yang memang tidak mampu," ujarnya.
Baca Juga: Transjakarta Dapat Sertifikat Pengurangan Emisi, Ketua DPRD DKI Berharap Jadi Contoh Provinsi Lain
Tag
Berita Terkait
-
Transjakarta Dapat Sertifikat Pengurangan Emisi, Ketua DPRD DKI Berharap Jadi Contoh Provinsi Lain
-
Tarif Transjakarta Cuma Rp1 Saat Tahun Baru! Cek Rute dan Jadwalnya di Sini
-
Cara Membeli Tiket MRT Menggunakan E-Wallet GoPay
-
Libur Nataru, Bus Tingkat Wisata Transjakarta Diserbu Warga
-
Sambut Tahun Baru 2025, Naik Angkutan Umum di Jakarta Gratis dari 31 Desember Sampai 1 Januari 2025
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI
-
Revisi UU Pemilu: Momen Krusial Perkuat Demokrasi atau Justru Merusaknya? Ini Kata Pengamat!
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
-
BRUK! Lansia Jatuh dari Lantai 30 Apartemen di Pademangan Jakut, Tubuhnya Timpa Mobil
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan